Awasi Implementasi Sistem Zonasi, Kemendikbud Bersama Kemendagri Bentuk Satgas PPDB

MONITORDAY.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membentuk Satgas PPDB untuk memastikan berjalannya kebijakan zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan bahwa dibentuknya satgas ini untuk bersama-sama akan mengawasi implementasi kebijakan zonasi hingga ke daerah-daerah. “Kami mendapatkan dukungan penuh dari Kemendagri, terutama untuk mengatur sistem PPDB,” tuturnya seperti dikutip dari laman kemendikbud.go.id, Kamis (24/1).

Muhadjir mengatakan, untuk mengawasi implementasi kebijakan zonasi dalam sistem PPDB, Kemendikbud akan mengirimkan petugas hingga ke daerah-daerah dengan pendampingan dari Kemendagri.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh menambahkan, tugas Satgas PPDB Kemendikbud dan Kemendagri akan dirumuskan lagi secara teknis.Yang pasti, Kemendagri akan melakukan pembinaan kepada daerah yang tidak menerapkan zonasi sesuai dengan peraturan.

“Ini kebijakan nasional. Pemerintah itu satu. (Pemerintah) pusat, provinsi, kabupaten, atau kota, itu satu. Kalau sudah menjadi garis nasional, (pemerintah) daerah harus melaksanakan,” tegasnya.

Menurut Zudan Arif, penanggung jawab akhir urusan pendidikan nasional ada di pundak Mendikbud, bukan bupati atau walikota. Kepala daerah bertugas sebagai penyelenggara pendidikan yang taat asas dengan program nasional.

Karena itu, Lanjut Zudan, Kemendagri akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat (Kemendikbud) dan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan zonasi.

“Misalnya dengan sosialisasi, pemahaman, dan sanksi kalau tidak ikut (kebijakan nasional) berdasarkan undang-undang pemerintah daerah. Ini (zonasi) program nasional untuk tujuan nasional,” ungkapnya.