Aqil Siradj Sebut Selain NU Salah Semua, Politisi PKS: Kebhinekaan Tidak Boleh Dimonopoli
Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang menyebut akan salah semua jika imam masjid hingga pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) bukan dari NU dinilai menegasikan peran ormas di Indonesia
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang menyebut akan salah semua jika imam masjid hingga pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) bukan dari NU dinilai menegasikan peran ormas di Indonesia.
Hal itu diungkapkan DPP PKS Jazuli Juwaili kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).
"Kita tahu di Indonesia ini banyak ormas berdiri bahkan sebelum Indonesia merdeka. Seperti Muhammadiyah berdiri 1912, kalo dilihat dari tahunnya, lebih dulu dari NU. Banyak ormas lain juga mdncerahkan umat dan berjuang untuk kemerdekaan RI," ujar Jazuli.
Menurut Jazuli, pernyataan Ketua PBNU itu terkesan memonopoli makna kebhinekaan yang telah bersama-sama dijaga oleh semua elemen bangsa. Padahal, kata Jazuli, Indonesia merdeka melibatkan banyak pihak.
"Indonesia merdeka karena peran banyak pihak, tidak hanya umat islam kok ada peran non muslim juga. Kalo kita jujur, kebinekaan ya tidak boleh di monopoli. Semua berperan membangun umat, bangsa, dan negara," tegasnya.
Lebih lanjut, politisi PKS ini menilai bahwa peran politik praktis NU mesti mengacu pada khittahnya NU 1926 yang ditegaskan bahwa NU tidak berpolitik.
"Saya juga lahir di lingkungan NU, dibesarkan dengan kultur NU. Setahu saya, kalo khittahnya NU kembali ke 1926, ya tidak terlibat di politik praktis secara institusional. Kecuali yang personalnya," demikian Jazuli.
