Antisipasi Tumpahan PHK, Bambang :  Pemerintah Harus Siapkan Skema Terukur

Antisipasi Tumpahan PHK, Bambang :  Pemerintah Harus Siapkan Skema Terukur
Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat banyak memicu ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja

MONITORDAY.COM - Ditengah gelombang Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat banyak memicu ancaman gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jawa Barat. 

Ancaman tersebut banyak mengundang sejumlah pihak untuk segera menangkal terjadinya hal tersebut, seperti Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Prov Jabar Bambang Mujiarto.

Bambang minta Pemerintah Daerah Provinsi Jabar, segera mempersiapkan skema terukur sebagai salah satu solusi seiring gelombang PHK yang terjadi di Jawa Barat. 

"Jangan terkesan latah dalam menentukan kebijakan di tengah pandemi, jangan sporadis dan tidak terukur. Dalam hal ini Pemdaprov Jabar harus bertindak cepat, melakukan konsolidasi tersendiri untuk merumuskan sebuah skema seperti yang terjadi pada skema pemulihan ekonomi," ujar Bambang, Sabtu (24/7).

Menurutnya untuk mengantisipasi dampak gelombang PHK yang terjadi saat ini Pemdaprov Jawa Barat, selain harus melibatkan seluruh stakeholder juga harus melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).