Akibat Pesta Ultah, Khofifah Dilaporkan ke Polisi

MONITORDAY.COM - Aktivis Arek 98 Suroboyo Tangi melaporkan Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa akibat pesta ulang tahun yang diselenggarakan di Gedung Negara Grahadi beberapa waktu lalu.
Selain Khofifah, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan Plh Sekdaprov Jatim, Heru Tjahjono juga turut ikut dilaporkan.
Ketua Arek 98 Suroboyo Tangi, Roni Agustinus menyebutkan, pelaporan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam perayaan ulang tahun gubernur prempuan pertama di Jatim itu.
Sedangkan ketika masyarakat umum yang menggelar kegiatan sosial, aparat langsung bertindak dengan membuarkan dan memproses hukum.
"Apa yang dilakukan kepala daerah Jawa Timur ini sunggu memalukan rakyat Jawa Timur. Ini ndak pantas lah. Apapun alasannya, apapun sanggahannya itu tidak pantas. Dimana rakyat sedang dalam situasi kebuntuan," kata Roni Agustinus di Mapolda Jatim, Surabaya, Senin (24/5/2021).
Roni bukan hanya melaporkan dugaan adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19, Khofifah, Emil Dardak, dan Heru Tjahjono juga dilaporkan atas tuduhan gratifikasi.
Maka tim pelapor meminta dilakukannya penyelidikan terkait kemungkinan penggunaan APBD pada acara pesta ulang tahun Khofifah yang diselenggaran di Grahadi.
Meski mengetahui Khofifah telah melayangkan perminataan maaf atas perayaan pesta ulang tahun yang diselenggarakan. Menurut Roni, permintaan maaf tidak serta merta menghentikan proses hukum.
"Minta maaf tidak menghilangkan proses hukum. Sama seperti masyarakat yang lain ketika melakukan kegiatan kemasyarakatan dibubarkan dan diproses hukum. Jadi kami meminta kedudukan sama di depan hukum," ucap Roni.
Sementara itu, Kuasa Hukum Pelapor, Ari Hans Simaela menjelaskan, pasal yang digunakan sebagai dasar pelaporan adalah Pasal 14 ayat 1 dan 2, Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Lalu, Pasal 93 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatam, dan atau pasal 216 KUHP.
"Selain itu kami juga akan melaporkan ketiga pejabat ini dengan Undang-Undang Tipikor Pasal 5 dan Pasal 12 Undang-Undang Tipikor terhadap dugaan gratifikasi atau penggunaan uang APBD," paparnya.