Airlangga Diminta Lebih Fokus Urusi Ekonomi Ketimbang Partai
Seharusnya Airlangga lebih fokus terhadap tugas-tugasnya sebagai Menko Ekonomi ketimbang mengurusi tugas partai politik. Airlangga bahkan diminta untuk tidak lagi mengurusi partai politik ketika sudah mengemban tugas sebagai menteri yang dinilai cukup berat.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mendapat kritik dari beberapa pihak lantaran melakukan pertemuan dengan kader Partai Golkar di Kantor Menko. Salah satunya diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.
Ia mengatakan, seharusnya Airlangga lebih fokus terhadap tugas-tugasnya sebagai Menko Ekonomi ketimbang mengurusi tugas partai politik. Airlangga bahkan diminta untuk tidak lagi mengurusi partai politik ketika sudah mengemban tugas sebagai menteri yang dinilai cukup berat.
"Kalau misalnya kita sudah melihat bahwa dari parpol ini memimpin partai, dia harus fokus dan melepaskan semua tugas-tugas yang dibebankan ke mereka, jadi tidak boleh masuk ke pengurus sehingga fokus melakukan kinerja menteri di bidang masing-masing," ujar Tauhid, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/10).
Menurut Tauhid, menteri yang berasal dari partai politik (parpol) dinilainya berat lantaran harus mengerjakan dua tugas sekaligus. Apalagi kementerian tersebut terkait dengan urusan ekonomi negara. Ia menyebutkan, tugas Menko Perekonomian yang bersifat koordinatif harus dilakukan secara concern.
"Karena selain melakukaan koordinasi ia juga berfungsi untuk mensinkronisasi antara kementerian lembaga yang lintas partai dan bahkan lintas latar belakang. Jangan sampai ini menjadi sulit dikoordinasikan. Karena bisa saja ada hal-hal tertentu yang bisa berlawanan. Mereka harus mempercepat proses internalisasi di bidang-bidangnya," ungkapnya.
Selain koordinasi, Tauhid juga menyampaikan, Menko Perekonomian juga mempunyai tugas untuk mengimplementasikan visi Presiden Joko Widodo terkait transformasi ekonomi. Hal itu, menurut dia mesti mendapat kesepakatan di antara Kemenko Perekonomian dengan 11 Kementerian lain yang di bawah koordinasinya.
"Apakah menko perekonomian akan melihat transformasi dari pertanian ke industri atau dari pertanian lompat ke sektor jasa atau sektor tersier. Artinya itu akan sangat beda fokus dan arahnya, mana yang harus diprioritaskan baik dipijakkan sampai ke anggaran mana yang diprioritaskan," tandas Tauhid.
