Agar Handal Berlayar, Sekolah dulu di SMK Wiskar :

Namun, Indonesia yang memiliki modal historis dan kultural yang kuat sebagai negara maritim masih dihadapkan pada berbagai kendala. Secara global, kebutuhan SDM pelayaran masih cukup tinggi. Namun, banyak tenaga kerja di sektor kemaritiman di Indonesia yang kesulitan dalam mencari pekerjaan. Ada pula yang mendapat pekerjaan namun dengan upah yang rendah. Atau bekerja di posisi yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan, kompetensi atau keahliannya. Salah satu kata kuncinya adalah kompetensi yang kurang memadai.

Kebijakan Poros Maritim yang dicanangkan Presiden Jokowi adalah momentum untuk mengevaluasi berbagai kelemahan yang masih membebani langkah para pekerja di sektor maritim untuk maju dan bersaing di kancah persaingan global. Setidaknya tidak kehilangan posisi tawar umtuk menempati peluang kerja di dalam negeri. Tidak tertutup kemungkinan banyak tenaga asing yang akan masuk termasuk di sektor maritim khususnya pelayaran dan kepelabuhanan. Apalagi bila di sektor tersebut investasi asing masuk dan bersamaan dengan itu mensyaratkan pelibatan tenaga dari negara asal investasi.

Disamping pengembangan infrastruktur kemaritiman, terutama pelabuhan-pelabuhan, sangat penting dan strategis bagi pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur yang terkait dengan penyiapan SDM di bidang kemaritiman. Dan salah satu titik tekannya adalah penyiapan SDM maritim di dalam negeri. Industri maritim dalam negeri masih sangat memerlukan SDM yang berkualitas untuk dapat mengoptimalkan nilai tambah bagi produk dan barang dan jasa yang terkait dengan kemaritiman. Maritime Education Training baik di tingkat sekolah menengah maupun akademi masih kurang memadai. Sarana dan prasarananya terbatas, kurangnya guru produktif atau instruktur yang kompeten, sistem penyelenggaraan pendidikan yang belum terstandardisasi, dan pada akhirnya pengujian dan minimnya sertifikasi lulusan sekolah atau trainingnya yang memenuhi standar internasional.

Misalnya di bidang pelayaran kapal niaga, kapal penumpang, kapal nelayan, manajemen pelabuhan, dan sub-sektor lainnya yang terkait dalam suatu ekosistem industri maritim. Industri pelayaran rakyat yang ada semakin tergerus dan tidak bisa bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. Distribusi logistik antar pulau masih rendah dan relatif mahal. Kapal-kapal penangkap ikan asing merajalela. Di laut Jawa dan selat Karimata mengalami overfishing, sementara di kawasan bahari lainnya kita tidak mampu membangun sarana dan prasarana yang mendukung kinerja nelayan kita.

Salah satu unsur penting untuk mengejar ketertinggalan dalam pengelolaan maritim adalah minimnya kuantitas dan kualitas SDM terkait. Sehingga agenda pemerintah yang layak didukung semua fihal termasuk swasta adalah penyiapan SDM yang Berdaya saing kuat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tanpa mengabaikan pasar kerja sektor kemaritiman di luar negeri, kita harus bijak melihat potensi pasar dan kebutuhan di dalam negeri. Dan kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan revitalisasi pendidikan kejuruan atau vokasi kemaritiman di tingkat SMK.

Posisi Pendidikan Vokasi Kemaritiman di tingkat SMK sebelum era pemerintahan Jokowi terkesan kurang mendapat perhatian. SMK Pelayaran misalnya, yang sebagian merupakan transformasi dari Sekolah Menengah Pelayaran tidak mendapatkan dukungan dan fasilitas yang signifikan. Dengan Inpres No 9 tahun 2016, revitalisasi SMK yang memiliki program studi atau jurusan maritim mewujud dalam serangkaian program.

Diantara SMK yang memiliki jurusan Nautika Kapal Niaga dan Teknika Kapal Niaga adalah SMK Wisudha Karya. SMK Swasta ini didukung Pihak Ketiga yang menyediakan sarana dan prasarana yang modern dan memenuhi standar yang dipersyaratkan otoritas terkait. Secara internasional, lembaga pendidikan pelayaran harus memenuhi regulasi yang ditetapkan IMO (International Maritime Organization). Ketentuan-ketentuan di negara kita itu dilaksanakan oleh Direktorat Perkapalan dan Pelabuhan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.    

SMK Ini memiliki bridge simulator type A yang biasanya dimiliki lembaga pendidikan untuk perwira kapal niaga. Di bridge simulator inilah para siswa jurusan nautika dapat berlatih mengoperasikan kapal layaknya sedang berada di anjungan dengan berbagai skenario yang dikendalikan oleh instruktur dari scenario room yang terletak di sebelahnya.

Workshop atau bengkel praktika mesin kapal juga cukup memadai. Bengkel ini terutama diperuntukkan bagi jurusan teknika kapal niaga. Mesin-mesin kapal dalam ukuran lab bisa digunakan untuk praktik perawatan mesin kapal. Disamping itu juga ada miniatur 3D mesin kapal yang memudahkan siswa untuk memahami prinsip-prinsip gerak mesin kapal.

Sekolah ini juga memiliki laboratorium pembelajaran berbasis komputer yang sangat memadai. Piranti lunak pembelajaran yang digunakan dibeli dari Konsberg, Norwegia. Bahkan laboratorium bahasa yang ada segera bisa menjadi Marlins Approval Test Center. Sehingga para siswa bisa mendapatkan ujian dan sertifikat kemampuan komunikasi dalam bahasa inggris untuk pelayaran yang berstandar internasional.     

Di samping beberapa hal terkait sarana dan prasarana, SMK ini membutuhkan akses yang lebih luas baik dalam pengembangan kelembagaan maupun kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri terkait industri maritim.

Disinilah perlunya peran koordinatif lintas kementerian. Mengingat SMK dengan jurusan pelayaran harus mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Perhubungan. Sehingga peran Kementerian Koordinator Kemaritiman sangat urgen dalam menjembatani berbagai hal yang  beririsan antar kementerian. Gejala egosektoral antar kementerian masih terasa mengganggu langkah untuk menyiapkan SDM Maritim khususnya di jurusan nautika dan teknika kapal niaga. Pada gilirannya hal ini akan menghambat pencapaian visi Indonesia sebagai Poros Maritim.

Bila SMK di bidang maritim bisa menyiapkan SDM yang handal. Industri maritim di tanah air bisa memenuhi regulasi internasional. Maka hal tersebut akan menjadi jalan bagi peningkatan daya saing SDM kita di kancah global. Dengan masuknya Indonesia belum lama ini sebagai anggota IMO type C, maka kerja keras untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Maritim kita akan semakin mendesak.

Peran swasta yang telah mendukung sarana dan prasarana dalam pengembangan SMK Wisudha Karya terutama untuk fasilitas bagi jurusan Nautika dan Teknika Kapal Niaga, menunjukkan sinergi yang sangat baik bagi kemajuan tidak hanyak lembaga pendidikan kemaritiman namun juga industri berbasis maritim secara keseluruhan. Tanpa dukungan swasta, pengadaan sarana dan prasarana yang canggih dan sesuai dengan ketentuan atau regulasi internasional sulit diwujudkan. Sepanjang ada dorongan dari pemerintah, keterlibatan swasta akan lebih kuat, terarah, dan terukur.