4 Fokus Utama Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024

MONITORDAY.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah merampungkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan peta jalan itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat transformasi digital dengan empat fokus utama. 

“Peta Jalan Indonesia Digital yang pertama adalah percepatan infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet. Kedua, mendorong adopsi teknologi. Ketiga, peningkatan talenta digital dan terakhir menyelesaikan regulasi pendukung yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat digital,” ujarnya, dalam siaran pers dikutip Minggu (27/6/2021). 

Menteri Johnny menyatakan, percepatan infrastruktur digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan layanan digital dan mendukung transformasi digital sesuai program yang dicanangkan Pemerintah Pusat.  

Oleh karena itu, untuk memastikan pembangunan infrastruktur secara merata di semua level, menteri Johnny menegaskan Pemerintah telah membuat proyek besar pembangunan infrastruktur internet di 12.548 desa yang belum terjangkau akses internet. 

“Langkah ini untuk menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo agar Indonesia mengambil langkah yang cepat dan konsisten akibat dampak Covid-19. Jadi, Kominfo membangunnya mulai dari level tulang punggungnya backbone melalui pembangunan fiber optic di darat dan di laut yang massif dilakukan dan ditargetkan selesai pada tahun 2022,” tegasnya. 

Menkominfo memaparkan di wilayah terluar, tertinggal, terdepan atau 3T, pemenuhan akses internet akan dibangun Kominfo di 9.113 desa dan kelurahan. Sedangkan di wilayah komersial atau non-3T, menjadi komitmen operator seluler untuk menyelesiakan pembangunan infrastruktur TIK secara simultan di 3.435 desa dan kelurahan. 

“Tahun 2022 nanti kita tentu berharap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah di-cover oleh BTS. Selain itu, Pemerintah juga akan membangun layanan internet 5G untuk publik dan komersial. Ini butuh biaya yang banyak,” ujarnya. 

Pemerintah Indonesia menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun. 

“Saat ini kita menggunakan 9 satelit untuk keperluan kapasitas telekomunikasi kita dan untuk Kominfo sendiri memakai 5 satelit untuk mendukung layanan akses internet untuk masyarakat, lalu membangun microwave link di wilayah-wilayah yang sangat sulit di middle-mile untuk menghubungkan titik yang satu dengan yang lain,” jelas Menteri Johnny. 

Satelit yang akan diluncurkan di Amerika Serikat pada tahun 2023 digunakan untuk penyediaan akses internet di 150.000 titik layanan publik dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia yang belum tersedia akses internet. 

“Fasilitas internet pada 150.000 titik layanan publik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah atau pesantren, 47.900 kantor desa dan kelurahan, serta 4.500 titik layanan publik lainnya. Untuk komersial operation-nya di Kuartal ke-4 di tahun yang sama dan saat ini sudah rampung ke dalam tahap pembiayaan,” ungkap Menkominfo. 

Adapun di jaringan last-mile, saat ini Indonesia memiliki 480.000 Base Transceiver Station (BTS) dibangun Kementerian Kominfo bersama operator seluler untuk mendukung jaringan mobile broadband. 

“Tidak berhenti di situ saja, setelah melakukan percepatan infrastruktur, Kominfo juga menjadi leading sector untuk mempersiapkan terbentuknya masyarakat digital, diantaranya; Pemerintahan Digital, Ekonomi Digital, hingga Peningkatan SDM Digital,” tutur Menteri Johnny. 

Untuk mewujudkan Pemerintahan digital atau e-government, Menkominfo menyatakan telah menyiapkan pembangunan pusat-pusat data yang akan ditempatkan di empat lokasi berbeda. 

“Ada empat pusat data yang direncanakan akan dibangun, pusat data besar yang akan menggunakan cloud technology untuk server dan pelayanan Pemerintahan digital. Itu akan dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang berproses sekarang di Jakarta di Jabodetabek,” jelasnya. 

Untuk lokasi kedua, Kementerian Kominfo sedang melakukan pemeriksaan di wilayah Batam. Ketiga, di lokasi Ibu Kota Negara Baru atau di Balikpapan untuk Wilayah Indonesia Tengah. Juga, di Labuan Bajo untuk pelayanan pemerintahan di Wilayah Indonesia Timur.  

“Jadi, ada empat titik pusat data yang nanti akan digunakan dalam rangka Satu Data Indonesia (SDI) dan layanan pemerintahan,” ungkap Menteri Johnny.