20 Daerah di Jatim Zona Merah COVID-19, Khofifah: Warning Kepada Kita Semua

MONITORDAY.COM - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur (Jatim) meninjau posko PPKM Darurat di Sidoarjo, diantaranya di Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan.

Dalam kunjungannya, Forkopimda Jatim terus menginginkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Terutama di daerah yang berstatus zona merah COVID-19.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa bersama Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta serta didampingi Sekdaprov, pejabat utama Polda Jatim dan pejabat utama Kodam V Brawijaya, memberikan imbauan kepada seluruh warga dan Muspika setempat, untuk tetap waspada terhadap lingkungan sekitar.

Khofifah mengatakan, berdasarkan data update per Selasa sore yang dilakukan oleh BLC (Bersatu Lawan COVID). Ada 15 indikator epidipologis, diumumkan ada 20 kabupaten/kota di Jatim yang masuk zona merah, dan 18 zona oranye. Sedangkan Minggu lalu masih ada satu zona kuning di Jatim yakni Kabupaten Probolinggo, dan per Selasa kemarin telah oranye.

"Ini artinya bahwa warning kepada kita semua, risiko tinggi itu ada di 20 kabupaten/kota. Risiko sedang ada di 18 kabupaten/kota. Zona merah yang kategori risiko tinggi dari 15 indikator epidiologis itu memberikan warning kepada kita semua, monggo stay at home pada posisi seperti ini, kecuali yang melaksanakan tugas kategori critical dan yang melaksanakan tugas kategori esensial," ujar Khofifah di Balai Desa Sawotratab, Rabu (7/7/2021).

"Oleh karena itu, saya mengajak kembali hari ini bersama Pangdam dan Kapolda, hari ini bersama Kajati, karena kita di Sidoarjo hari ini bersama Bupati Sidoarjo dan Sekda. Kita ingin mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur, kembali menurut BLC (Bersatu Lawan COVID) yang dirilis setiap Selasa per kemarin, ada 20 kabupaten/kota masuk zona merah," imbuhnya.

Apabila zona merah berarti kategorinya risiko tinggi. Lalu 18 daerah di Jatim masuk zona oranye, berarti masuk kategori risiko sedang. Mobilitas masyarakat penting untuk dibatasi.

"Ayo yang bukan kategori kritikal dan bukan kategori esensial monggo sementara kita menahan diri untuk tidak keluar rumah. Kita sementara tinggal di rumah. Kondisinya seperti ini. Untuk kebaikan keselamatan dan perlindungan kita monggo kita sama-sama menjaga diri. Kita menjaga keluarga kita dan menjaga seluruh warga bangsa," tutur Khofifah.

Pada kesempatan yang sama, Pangdam V Brawijaya menjelaskan, mekanisme penanganan di pos PPKM Darurat. Ia mengaku mendapat laporan bahwa saat ini ada 53 masyarakat Desa Sawotratap yang isolasi mandiri gara-gara terinfeksi COVID-19.

"Langkah-langkahnya sudah betul bahwa yang ringan dan tanpa gejala dijalani oleh kepala desa, oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan bidan desa. Tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing," ungkapnya

Lebih lanjut, Pangdam V Brawijaya mengatakan, 4 pilar di posko PPKM Darurat ini sudah paham, bahwa dipisahkan antara yang negatif dengan yang positif. Selanjutnya, yang utama adalah tentu saja yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat terkait dengan 5M. Terutama dalam hal membatasi mobilitas.

"Jadi di desa sini jangan sampai mobilitasnya semakin tidak terkendali. Kemudian juga memastikan tidak ada kerumunan. Apabila ada orang yang berkerumun segera dibubarkan. Selanjutnya juga terkait dengan 3M, memakai masker, pastikan semuanya pakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak," tandasnya.

Selain itu, TNI-Polri memperkuat personel di desa. Tiga orang di masing-masing desa. Tiga orang ini nanti membantu tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas, kepala desa dan bidang desa dalam menegakkan protokol kesehatan.

"Tadi kami sudah memberikan target bahwa keberhasilan dari posko PPKM Darurat di desa ini adalah, berkurangnya 53 yang diisolasi mandiri harus setiap hari. Semakin lama semakin sembuh. Kemudian tidak ada lagi penambahan kasus baru. Tidak ada lagi yang dirawat rumah sakit. Tadi yang dirawat ada dua orang," jelas Pangdam V Brawijaya.

"Itulah tolak ukur atau target yang harus dicapai oleh desa. Apabila kami cek lagi ternyata 53 orang yang isolasi mandiri ini sudah berkurang, rumah sakit juga tidak ada yang nambah, apabila seminggu atau sepuluh hari ke depan ini ternyata jumlah yang isolasi mandiri meningkat, artinya ini hanya slogan, artinya posko PPKM Darurat di desa ini adalah hanya dalam rangka seremonial. Pelaksanaan di lapangannya tidak berhasil. Itu tolak ukurnya," sambungnya.

Sementara itu, Kapolda Jatim menyoroti korban yang meninggal, yaitu ada 4 orang, dan isoman terkait dengan pengobatan yang dilakukan di rumah. Ia meminta juga Kapolres, Dandim dan Bupati Sidoarjo berkoordinasi terkait penambahan angka kasus COVID-19.

"Ada aplikasi BLC atau Bersatu Lawan COVID, untuk melaporkan desa agar dilaporkan dengan kegiatannya," urai Kapolda Jatim.

Setelah itu, Kapolda meminta, orang isoman terpantau kondisinya melalui WA (WhatsApp) grup. Langsung dimonitor tiap hari melalui grup.