133,555 Kepala Keluarga Terdampak PPKM Darurat di Jateng akan Dapatkan Rp200 Ribu

MONITORDAY.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menyebutkan pihaknya telah menyusun strategi refocusing anggaran pemerintah dan sejumlah organisasi perangkat daerah telah mengusulkan rencana refocusing itu.

Salah satu yang diusulkan merupakan bantuan sosial untuk 133,555 kepala keluarga yang nantinya masing-masing penerima akan mendapatkan menilai Rp200 ribu.

Adapun bantuan sosial berbentuk uang itu akan disalurkan untuk pedagang, sopir, pengemudi ojek, biaya transporter, dan lainnya.

Selanjutnya, usulan bansos 157.795 UKM yang terdampak COVID-19. Lalu, bantuan Dinas Ketahanan Pangan sekitar Rp3,3 miliar untuk petani, Dinas Pertanian memberikan bantuan untuk 5.708 kelompok tani, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan bantuan produk bahan baku industri bagi 3.500 IKM. Kemudian, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM. 

“Jadi, kira-kira kita siapkan Rp143,5 miliar. Sudah ada hitungan detilnya, seperti itu," ujar Ganjar di kantornya, Semarang, Rabu (21/7/2021).

Politikus PDIP itu juga telah meminta jajarannya untuk memastikan bantuan yang sudah terprogram dan tersalurkan ke masyarakat dengan adanya keputusan perpanjangan PPKM Darurat. Sedangkan total anggaran sebesar Rp418,8 miliar dari APBD Provinsi dan senilai Rp4,7 triliun dari APBN.

"Sudah ada alokasinya. Umpama sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi 15.000 KK. Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327 unit. Dari ini saja, ada Rp12,8 miliar, dan saya minta bisa ditambah," jelasnya.

Selain itu, ada juga bantuan dari sisi sosial. Total ada Rp381,8 miliar anggaran dari Pemprov Jateng dan Rp2,4 triliun dari anggaran APBN. Dalam anggaran Pemprov, ada tujuh kegiatan di Dinas Kesehatan, DP3AP2AKB, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan Biro Kesra.

"Di antaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag dan lainnya. Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, di antaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST dan bantuan beras untuk 7,6 juta kk," kata Ganjar.

Dari sisi ekonomi, ada anggaran total Rp24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp2,2 triliun dari APBN. Dalam APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras, dan bansos paket peternakan.

"Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisasi sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta. Masing-masing Rp1,2 juta. Selain itu, ada juga Kartu Prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan," lanjut Ganjar.