Upaya Deteksi Dini Aksi Terorisme, Kecamatan Hingga Kelurahan di Kota Tangerang Diawasi Aparat

Upaya Deteksi Dini Aksi Terorisme, Kecamatan Hingga Kelurahan di Kota Tangerang Diawasi Aparat
Petugas kepolisian berjalan menuju lokasi penggeledahan salah satu tempat tinggal terduga teroris di kawasan Condet, Jakarta, Senin (29/3/2021). (Dok. ANTARA).

MONITORDAY.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten melalui aparat di kecamatan dan kelurahan melakukan pengawasan untuk melakukan deteksi dini kegiatan terorisme dan tindakan yang melanggar hukum lainnya. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Protokol dan Pimpinan Kota, Buceu Gartina di Kota Tangerang pada Selasa (30/3/2021). 

"Wali Kota telah memberikan instruksi kepada camat dan lurah agar berkoordinasi dengan Kepolisian dan TNI melakukan pengawasan untuk deteksi dini dalam mengantisipasi adanya tindakan yang melanggar hukum seperti kelompok terorisme," kata Buceu. 

Saat ini, Kepolisian sedang melakukan pengembangan pengungkapan jaringan terorisme usai peristiwa bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral, Jalan Kajaolalido, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu (28/3/2021) lalu.

Dalam pengembangan kasus tersebut, Buceu menyebutkan pengawasan melibatkan unsur lainnya dan jika ditemukan adanya kegiatan yang mencurigakan agar dapat segera ditindak lanjuti oleh aparat berwajib.

"Kepada masyarakat bisa melapor melalui aplikasi layanan pengaduan (Laksa) maupun saluran lainnya untuk bisa kami segera tindak lanjuti untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman," ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah juga sudah meminta kepada camat dan lurah melakukan pendataan kepada tempat penginapan seperti hotel hingga kontrakan untuk mencegah adanya tempat yang dijadikan lokasi prostitusi.

Demikian seiring dengan pengungkapan yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya di Hotel Alona dan penggerebekan oleh Satpol PP di Ciledug yang menemukan adanya kegiatan prostitusi dan melibatkan anak di bawah umur.

Pemkot Tangerang akan bertindak tegas terhadap semua kegiatan yang melanggar aturan karena dapat menimbulkan kerawanan sosial dan bagian dari penyakit masyarakat yang harus dihilangkan.

"Kita memiliki perda mengenai larangan penjualan minuman keras hingga pemberantasan prostitusi. Jadi, pemkot akan tegas dengan kegiatan tersebut karena melawan hukum," jelas Arif.