Untuk Pemerataan dan Pertumbuhan Berkualitas, Pemerintah Susun 5 Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas dalam RKP 2019
Dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek (“satuan 3”) dengan lokasinya (Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan.
Ma'ruf Mutaqin
MONITORDAY.COM – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menyebut ada perkembangan positif dari upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Hal ini menurut dia, ditandai dengan kian menurunnya ketimpangan yang tercermin dari pencapaian koefisien gini yang semakin baik.
Pada tahun 2012-2014, kata Bambang PS, koefisien gini berada di angka 0,413, tetapi sejak tahun 2015-2017 trennya menurun. Data tahun 2017 menunjukkan sudah lebih dekat ke angka 0,391 atau menjauh dari 0,4. Untuk tingkat kemiskinan menurun menjadi 10,12 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 26,58 juta jiwa.
“Tingkat pengangguran menurun menjadi 5,50 persen dan jumlah penganggur berkurang menjadi 7,04 juta orang. Begitu juga dengan Indeks Pembangunan Manusia membaik menjadi 70,18 pada tahun 2016, padahal pada tahun 2015 hanya 69,55,” ujar Bambang.
Dengan landasan seperti itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" pemerintah, kata Bambang, menetapkan sasaran makro pembangunan tahun 2019 antara lain menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-5,8 persen; tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen; rasio gini 0,38-0,39; Indeks Pembangunan Manusia 71, 89; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
Bambang juga menuturkan, tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Karena itu, kata dia, RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan), untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.
“Dalam RKP 2019, pemerintah mencanangkan 5 Prioritas Nasional dan 24 Program Prioritas yang direncanakan hingga tingkat proyek (“satuan 3”) dengan lokasinya (Provinsi/Kabupaten/Kota) sehingga dapat lebih mudah untuk dikendalikan,” tuturnya.
Kebijakan 5 Prioritas Nasional tersebut menurut Bambang adalah; 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. 2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. 3) Penguatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata, dan jasa produktif lainnya. 4) Pemantapan ketahanan energi pangan, dan sumber daya air. 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
