Undang Ekonom Pro Pemerintah, Defiyan Cori Nilai Tak Relevan

MONDAYREVIEW.COM, Jakarta - Ketua Umum Forum Ekonomi Konstitusi Defiyan Cori menilai ekonom yang diundang oleh Presiden Joko Widodo hari ini sangat tak relevan.  Mereka rata-rata pendukungnya ketika pemilihan presiden dan tengah menduduki jabatan publik, Jakarta, Kamis (22/9).

Sebuah lelucon semata, kata Defiyan, bagaimana mungkin yang disebut ekonom ada dalam struktural pemerintahan. 

"Bukankah day to day mereka harus memberi input kebijakan ekonomi? Terlebih lagi yang dibahas hanya soal kinerja tax amnesty," ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Kamis (22/9).

Menurut Defiyan, pertumbuhan ekonomi makro terutama soal moneter dan keuangan tidak terlalu relevan bila hanya mengundang ekonom yang pro pemerintah.

"Soal ini juga tidak terlalu relevan untuk dibahas dengan mengundang ekonom pro pemerintah saja," ujarnya.

Secara kasat mata, kata Defiyan, ada 13 paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan oleh pemerintah dan tidak berjalan maksimal. "Ini yang seharusnya dibahas oleh ekonom yang diundang Presiden," tegasnya.

"Sangatlah naif ekonom yang hadir kalau tidak menyampaikan pada Presiden bagaimana seharusnya pasal 33 UUD 1945 atau Ekonomi Konstitusi harus disusun sebagai sebuah Sistem Ekonomi Nasional yang khas Indonesia, bukan hanya menjiplak pelaksanaan ekonomi kapitalis-liberalis yang telah berlangsung bertahun-tahun," tambahnya.

Indonesia hari ini, banyak terjadi pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan akibat tata ekonomi yang tak menguntungkan.

"Ini seharusnya menjadi peran ekonom bangsa dalam memperbaiki tatanan ekonomi yang dipenuhi ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran struktural dan kultural bukan menegaskan pelaksanaan ekonomi mainstream yang berjalan saat ini," jelasnya.

"Bagaimana ekonom akan memberikan input atas pengelolaan sumber daya alam kita yang sangat kaya ini? Bila kita mencermati UU Migas, UU Mineral dan lain-lain. Banyak sekali UU yang ada saat ini tidak menguntungkan Indonesia dalam mengisi pundi-pundi penerimaan negara dari sektor BUMN karena besarnya penguasaan kapitalis asing," tambahnya.

Sistem perbankan dan keuangan kita yang seharusnya menjadi jantung pergerakan untuk menggerakkan sektor-sektor perekonomian bangsa dan sirkulasi uang dalam sektor perekonomian harus menjadi jantung pergerakan dalam mengentas segala ketimpangan yang dihadapi bangsa saat ini.

"Demikian itu, untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran struktural, kultural dan regional," pungkas Defiyan.

AHMAD JAMALUDIN