Trend Illegal Fishing Melonjak, PSDKP Tingkatkan Pengawasan di Perairan Indonesia
PSDKP sengaja meningkatkan pengawasan untuk menghalau modus-modus baru illegal fishing yang dilakukan sejumlah nelayan-nelayan asing yang nakal. Kejahatan baru ini dilakukan untuk memanfaatkan suasana pandemic Covid-19.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dr TB Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc. mengaku pihaknya masih terus gencar melaksanakan tugas pengawasan meski saat ini negara tengah menghadapi pandemic Covid-19. Hal ini menyusul dengan kenyataan bahwa trend illegal fishing mengalami lonjakan yang signifikan.
“Pandemi ini sangat luar biasa. Tapi Pak Jokowi sudah memberikan ketegasan pada kita, supaya kita berdamai dengan Covid-19 ini. Kita tak boleh mengkambinghitamkan Covid atau menjadikan Covid sebagai alasan untuk kita tidak bekerja positif,” ujarnya dalam acara diskusi Kopi Pahit bertema “pemebrantasan Illegal Fishing di Tengah Pandemi Covid-19”, Jakarta, Jumat (15/05/20).
Lebih lanjut Pria yang akrab disapa TB ini menambahkan, pihaknya sengaja meningkatkan pengawasan untuk menghalau modus-modus baru illegal fishing yang dilakukan sejumlah nelayan-nelayan asing yang nakal. Kejahatan baru ini dikatakan TB dilakukan untuk memanfaatkan suasana pandemic Covid-19.
Terkait modus Illegal Fishing, TB memaparkan 5 operandi illegal fishing yang sering terjadi di antaranya, penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dilarang, pelanggaran fishing ground yang ditetapkan, dan penangkapan jenis (spesies) ikan yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin.
“Lalu bagaimana kebijakan kita terkait hal ini? Kebijakan di KKP terkait dengan pengawasan SDKP seperti yang diampaikan Pak Menteri,tindak tegas semua pelaku illegal fishing. Titik! tak ada lagi koma-koma,” tegasnya.
Ia kemudian menjelaskan pelanggaran Illegal Fishing di perairan Indonesia memberikan dampak bagi ekonomi, lingkungan, sosial dan kedaulatan.
Dalam konteks ekonomi dikatakan TB, dampaknya adalah kehilangan peluang perolehan devisa, berkurangnya peluang mendapatkan nilai tambah, pasokan ikan ke unit pengolahan ikan (UPI) dalam negeri terancam dan hilangnya BBM bersubsidi.
Sementara dampak terhadap lingkungan, terjadinya kerusakan sumber daya ikan dan kerusakan ekosistem perairan. Sedangkan terhadap sosial, dampak illegal fishing ini membuat nelayan local kalah bersaing, menimbulkan konflik antar nelayan yang patuh dan tidak patuh, dan hilangnya mata pencaharian tenaga kerja perikanan. Dalam konteks kedaulatan, tentu saja dampak illegal fishing ini membuat martabat dan kedaulatan bangsa terancam.
