Temuan Pakar School Governance Soal Efektivitas Pengelolaan SMK-BLUD

MONITORDAY.COM - Selain memiliki ruang terbuka hijau yang luas di tengah ibukota, pemandangan mencolok lain yang dimiliki SMK Negeri 57 Jakarta adalah deretan hotel 'pradana', restoran New Ragoon, Aula Graha 57, dan Travel Agency. Hebatnya, semua sudah dikelola secara mandiri dengan model BLUD.

Di tahun pertamanya, BLUD milik SMKN 57 Jakarta ini berhasil mencatatkan raihan omset hingga 2,4 miliar. Jumlah ini sebetulnya bisa bertambah di tahun 2020, hanya karena Pandemi Covid-19 banyak kontrak kerjasama yang akhirnya harus ditunda dan dibatalkan.

Pendapatan tertinggi SMKN 57 diraih dari hotel. Sekolah pertama pariwisata di Indoneisa ini memiliki dua hotel pradana. Terdiri dari 32 kamar, yang berbentuk pavilion namanya ‘Srikandi’. Sedangkan yang seperti rumah besar, namanya Kartini.

Setiap tahunnya hotel pradana tersebut menerima banyak tamu, terutama dari kalangan pendidikan. Menurut Ety Suyanti, Kepala Sekolah SMKN 57 Jakarta, hotel-hotel milik sekolahnya menjadi pilihan, lantaran memiliki tarif yang murah namun lokasinya sangat strategis.

"Setiap tahun kita sering menerima tamu, terutama dari kalangan dunia pendidikan. Ada banyak dari daerah yang memilih menginap disini, karena lebih terjangkau namun strategis," ujarnya. 

Ya, SMKN 57 Jakarta berlokasi di Jalan Taman margasatwa Raya No.38B, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lokasinya begitu mengesankan, karena meskipun di tengah ibukota, tapi suasananya sangat sejuk, serta fasilitasnya yang lengkap.

Pepohonan yang rimbun, taman-taman yang tersusun rapi, kebun buah atau sayur mayur hidroponik yang buah dan daunnya bisa dipetik setiap saat. Sungguh pemandangan yang sangat jarang di tengah Ibukota Jakarta.

Dengan potensi yang dimiliki tersebut, SMKN 57 Jakarta beserta 25 SMK lainnya sebetulnya tinggal selangkah lagi menuju sekolah yang mandiri. Hingga saat ini, memang belum ada evauasi kebijakan terkait efektivitas pengelolaan SMK-BLUD secara nasional. Padahal uji coba SMK-BLUD telah dilakukan sejak tahun 2017 pada 20 SMK Negeri di Jawa Timur dan 5 SMK Negeri di DKI Jakarta.

Ini menjadi harapan dus juga semestinya menjadi jawaban tentang temuan BPS beberapa tahun terakhir yang menyebut penyumbang tertinggi pengangguran di Indonesia adalah dari SMK. Sumbangannya cukup besar, yaitu 8,92 persen di tahun 2018, dan 10, 42 persen di tahun 2019. Fantastis sekali.

“Ada sekira 50 persen dari jumlah SMK ternyata belum terjamin kualitasnya, ada perbedaan pengelolaan sekolah yang selama ini dilakukan,” tutur Arie Wibowo Khurniawan. “Efektivitas pengelolaan SMK belum tercapai.”

Arie adalah Pakar School Governance dari Institut Pertanian Bogor. Ketika menggelar sidang promosi doktornya, Senin (14/12) , dia mengisahkan penelitian untuk disertasinya yang bermula dari aktivitasnya sebagai Perencana Madya di Direktorat SMK, Kemendikbud tentang Efektivitas Pengelolaan SMK-BLUD.

Arie pun menjumpai 25 kepala sekolah SMK yang telah melakukan uji coba SMK-BLUD di Jawa Timur dan DKI Jakarta sejak tahun 2017. Temuan pertama Arie terkait pengelolaan SMK adalah adanya beberapa persoalan seputar manajemen mutu, tata kelola, efektivitas, dan evaluasi SMK-BLUD secara nasional.

Dengan beberapa persoalan tersebut, maka wajar jika BPS menobatkan SMK sebagai penyumbang tertinggi pengangguran di Indonesia. Fakta ini dikuatkan misalnya oleh temuan Ahmad Mukhlason di Jurnal Vokasi dan Teknik Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) bahwa faktor banyaknya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada jenjang SMK salah satunya disebabkan oleh minimnya jumlah sekolah yang mendapatkan nilai akreditasi minimal B (Mukhlason et al. 2020).

Dari persoalan-persoalan itulah lantas Arie pun melakukan penelitian pada Maret hingga Juni 2020. Mengambil data, menyebar kuisioner, hingga melakukan FGD dengan pegiat dan pemangku kebijakan SMK di Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Hasilnya, menurut dia, pengelolaan SMK-BLUD akan semakin efektif jika ditunjang oleh penerapan Total Quality Manajemen (TQM) dan Tata Kelola Sekolah (School Governance) yang baik.

“Penerapan TQM memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap peningkatan Schoole Governance di SMK-BLUD,” kata Arie dalam kesimpulan disertasinya.

Lebih lanjut, kata Arie, penerapan school governance memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan SMK-BLUD. “Penerapan TQM berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan SMK-BLUD melalui penerapan SG,” ujarnya.

Untuk dapat melakukan semua itu, kata Arie, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Karena itu, menurut dia, ketika menetapkan SMK-BLUD pemerintah daerah harus mempersiapkan para kepala sekolah yang memiliki karakter kepemimpinan yang kuat.

“Pemda harus mempersiapkan leader kepsek yang transformatif, adaptif dan kolaboratif secara terstruktur dan sistematis,” tuturnya. Arie menambahkan, “Kalau bisa, penentuan kepala sekolah diberikan kepada Komite Sekolah.”

Perlu diingat kata Arie, penentuan kepala sekolah SMK-BLUD bisa menjadi alternatif menarik, karena lebih independen dan bebas dari kepentingan politik. “Komite pun kalau begitu harus terdiri dari EDUKA, masyarakat peduli pendidikan, bebas parpol sehingga konsen ke pendidikan,” pungkasnya.