Tausiah Kebangsaan Muhammadiyah

MONDAYREVIEW-Tahun politik 2018 dan 2019, sudah ada di depan kita. Suhu panas perseteruan politik pun sudah mulai terasa. Mereka mulai beradu sikap, bahkan hinaan terhadap lawan politiknya. Saling caci, saling hina mulai ramai di halaman media sosial, demi mendukung pilihan politiknya.

Semua warga dilindungi undang-undang, untuk menyalurkan aspirasi politik, yang ingin mempertahan Jokowi untuk periode kedua, atau yang ingin mengganti presiden. Sah-sah saja. Namun, budaya demokrasi yang dipertontonkan di negeri barat, seolah-olah mulai diadopsi di negeri, yang katanya sangat ramah, toleran dan menghargai kebinekaan ini. Kita lebih asik dengan caci maki, dan berita bohong (hoaks)

Indonesia adalah negara yang dibangun kemerdekaannya atas berkat rahmat Alloh Yang Maha Kuasa. Artinya, agama begitu penting mewarnai nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bernegara ini, yang kemudian dituangkan dalam Pancasila. Nilai-nilai inilah, yang diingatkan kembali oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Halaqah Kebangsaan bersama jajaran petinggi partai politik di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis lalu.

Acara ini, menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, merupakan silaturahmi, tidak hanya dengan Muhammadiyah, juga di antara pimpinan parpol. Tujuannya, untuk saling berbagi pandangan, masukan, dan komitmen bersama. " Kita berharap Konstentasi politik baik 2018 atau 2019 selalu ada dalam koridor konstitusi, prinsip-prinsip demokrasi dan moralitas, tetapi tidak kalah pentingnya tidak boleh memecah belah menimbulkan keretakan dan permusuhan di tubuh bangsa ini," katanya.

Haedar juga mengungkapkan, pimpinan parpol dan Muhammadiyah memiliki kesamaan idealisme, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berdiri di atas nilai dasar Pancasila yang teraktualisasi bukan simbolik. "Tantangan terberat kita adalah menyinambungkan nilai-nilai dasar itu untuk diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa," ujarnya.

Usia kemerdekaan negeri ini, yang sudah mencapai 72 tahun, hingga kini, masih menyisakan berbagai persoalan. Diakuai oleh Haedar, Indonesia pasca reformasi 1998 mengalami proses liberalisasi politik, ekomomi, dan budaya yang sangat terbuka. Meskipun terdapat banyak kemajuan, seperti dalam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan suasana kemajemukan bangsa yang terpelihara dengan baik, tak dapat dipungkiri masih banyak persoalan rumit dan mendesak yang harus segera diselesaikan.

Di antara masalah yang cukup serius adalah korupsi yang masif, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang melebar, sumberdaya alam yang dieksploitasi dan dikuasai secara semena-mena oleh segelintir pihak, keretakkan di tubuh bangsa, dan hal-hal lain yang berdampak luas pada kehidupan kebangsaan yang jauh dari cita-cita nasional.

Haedar menilai,  kehidupan kebangsaan masih diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks .antara lain, ditunjukkan oleh perilaku elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya. Sementara itu proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (tazlim) masih menjadi kenyataan di tengah-tengah kita.

Jika permasalahan ini tidak memperoleh pemecahan yang sungguh-sungguh, Indonesia kehilangan kesempatan untuk menjadi bangsa yang besar, dan berpotensi menjadi negara gagal, salah arah dalam menempuh perjalanan ke depan. Situasi demikian jelas bertentangan dengan makna dan cita-cita kemerdekaan.

Untuk meraih cita-cita seperti yang dulu dirintis oleh para pendiri bangsa ini, partai politik memiliki peran penting dan strategis. Tidak sekedar meraih kekuasaan, juga dituntut untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan. Apapun perbedaan orientasi dan dinamika politik,  partai politik tetap berada di jalur poltitik kebangsaan dan kenegaraan untuk mewujudkan aspirasi, harapan, dan cita-cita seluruh rakyat.

Semua bangsa akan mengalami kehancurannya.  Sebagaimana diingatkan oleh Ibnu Khaldun, faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. .  Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Rusaknya moral penguasa, diperparah dengan ketidakadilan dan kedzaliman penguasa.

Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan, yang berusia lebih tua dari negeri ini, ikut berperan memerdekaan negeri ini dari cengkraman penjajah. Kebangkitan nasional dalam bidang pendidikan dan sosial, salah satunya diinisiasi oleh Muhammadiyah. Sebagaimana ormas-ormas Islam lainnya, seperti Serikat Islam dan Nadhatul Ulama, ikut berpeluh dengan berbagai upaya, melakukan perlawanan terhadap emperialisme barat.

Tentu kita tidak rela negeri yang sudah merdeka ini, kembali dalam cengkraman emperialisme gaya baru. Semua perlawanan  terhadap penjajah, dahulu didasari nilai-nilai perjuangan untuk membela agama dan tanah airnya. Karena itu, silaturahmi Muhammadiyah dan partai politik, sebagai sarana untuk membuka keran kesadaran dalam berpolitik dan berbangsa, seperti yang telah dicontohkan oleh para pendiri negeri ini.

Kita harus optimis bangsa ini akan meraih kejayaannya, tapi juga jangan lengah, karena begitu banyak jejak peradaban yang hilang dan binasa, karena kerusakan moral bangsanya.

Alloh Ta’ala telah mengingatkan dalam firman-Nya, ”Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”. (QS. Al-Isra: 16).