Tantangan Ulama NU dan Muhammadiyah

Masdar Hilmy pernah menulis, pendasaran dalam beragama masyarakat lebih banyak dilakukan melalui faktor-faktor lingkungan sosiologis yang memiliki daya koreksi terhadap pengambilan keputusan kalangan mayoritas dalam mengadopsi sikap keagamaan mereka. Artinya, kecenderungan sikap beragama mereka lebih banyak ditentukan oleh pertimbangan pragmatis-sosiologis belaka, bukan argumentasi atau narasi teologis yang mendalam. 

Masyarakat mudah ikut pada arus yang sedang berkembang tanpa mampu mengambil jalan tengah dan atau wacana kritis. Mereka selalu terbawa oleh angin perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Mereka seakan tidak memiliki kemerdekaan berpikir dan bertindak atas apa yang dikerjakan.

Hal tersebut tidak menjadi masalah jika ulama penganjur moderatisme menjadi panutan. Mereka hidup bersama masyarakat dan mendorong kehidupan bermoral dan beradab. Namun, jika yang memengaruhi lingkungan sosial adalah ulama yang mempunyai pandangan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah thogut (sesembahan, berhala, tuhan), pasti menimbulkan masalah. Masyarakat pun akan mudah menjadi martil aksi kekerasan atas nama agama.

Ada temuan menarik dari hasil survey Lingkaran Survey Indonesia Denny JA. Yaitu tentang ulama yang dihormati tapi kurang dikenal oleh masyarakat. Survey yang beberapa waktu lalu dirilis itu menempatkan setidaknya 16 ulama yang dihormati namun kurang dikenal.  Dari deretan 16 nama ulama itu mereka banyak tergabung dalam organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dua ormas besar Indonesia penjaga moderatisme di Indonesia. Namun, jika mencermati data Denny JA muncul sebuah pertanyaan bagaimana ulama itu dapat berperan dan terus menjaga moderatisme di Indonesia sedangnya nama-nama mereka kurang dikenal oleh masyarakat?

Oleh karena itu, menilik hasil survey itu, Muhammadiyah dan NU perlu kembali ke basis massa dan memperluas jejaring sosialnya. Artinya, tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU perlu “kembali ke bumi” dan menyapa masyarakat, mendidik, dan memberdayakan mereka.

Moral

Jika telisik, masih banyak lahan dakwah yang belum tergarap oleh ulama sebagai penjaga jangkar Republik. Ulama Muhammadiyah dan NU mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa kebangsaan dan kenegaraan hari ini tetap berjalan pada koridor yang benar.

Ancaman radikalisme dan terorisme merupakan masalah serius bangsa ini. Ulama Muhammadiyah dan NU perlu mendorong warganya untuk tetap waspada dan tidak menjadi korban dari infiltrasi paham radikal itu.

Masyarakat perlu dididik agar mereka mempunyai kesadaran kritis. Masyarakat tidak boleh selamanya menjadi “pengikut” tanpa adanya autokritik yang berdasarkan nalar sehat. Kehidupan keagamaan akan sehat saat masyarakat tidak begitu saja menerima ajaran agama yang dianutnya (taklid buta). Ada hal-hal yang perlu diimani, namun banyak hal yang perlu dirasionalisasi agar keimanan menjadi basis kesadaran sosial dan menggerakan keberagamaan.

Pintu Kehidupan

Guna mewujudkan hal tersebut ulama Muhammadiyah dan NU perlu hadir di tengah pengajian dan kehidupan masyarakat umum. Mereka perlu mengetuk pintu kehidupan sosial daripada harus berjibaku dengan urusan politik praktis. Ulama Muhammadiyah dan NU perlu sadar bahwa tantangan keberagamaan hari ini tidak kalah pelik dibandingkan dengan urusan duniawi (politik kekuasaan).

Tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU pun perlu saling bertemu dan melakukan aksi bersama. Pertemuan Muhammadiyah dan NU beberapa waktu lalu yang menghasilkan rumusan kebangsaan menjadi momentum agar organisasi ini tidak hanya besar di luar namun rapuh di dalam. Artinya, gerak penguatan basis sosial perlu mendapat sentuhan humanis dari tokoh-tokoh kunci dua organisasi besar arus utama ini. pasalnya, saat basis sosial tidak tergarap, maka ada wilayah kosong yang dapat dihuni oleh organisasi dengan khittah yang berbeda dengan narasi keindonesiaan.

Saat basis sosial ini tergarap, maka masyarakat pun akan semakin mengenal tokoh Muhamamadiyah dan NU. Keterkenalan mereka pun akan mendorong terwujudnya pemahaman yang universal tentang relasi Islam dan negara yang seringkali dipertentangan satu sama lain. Sapaan hangat di tengah rentannya masyarakat mengikuti arus yang berkembang pun akan mengukuhkan peran kebangsaan ulama Muhammadiyah dan NU.

Ulama Muhammadiyah dan NU perlu sadar bahwa tantangan mereka saat ini tidak semakin mudah. Sebagai penjaga narasi keislaman Indonesia, ulama Muhammadiyah dan NU perlu memikirkan formula yang tepat untuk tetap mengukuhkan Islam berkemajuan dan Islam Nusantara. Dua narasi Islam itu perlu memastikan bahwa radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme tidak akan berkembang di Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan warga moderat (wasathiyah) yang hidup dalam bingkai harmoni.  

Survey itu menjadi pengingat tokoh-tokoh kunci Muhammadiyah dan NU untuk kembali ke barak moderatisme Islam. Artinya, ulama Muhammadiyah dan NU yang ternyata kurang dikenal oleh masyarakat luas perlu instruspeksi (muhasabah) dan segera kembali kepada basis sosial. Umat saat ini membutuhkan sapaan, wejangan, dan teladan dari ulama Muhammadiyah dan NU untuk memberikan pendidikan keumatan dan kebangsaan yang berkemajuan.