Survei IndEX: 81,2 Persen Publik Puas Terhadap Pemerintahan Jokowi
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Survei yang dilakukan Indonesia Elections and Strategic (IndEX) Research menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jomo Widodo (Jokowi) pada periode kedua ini mencapai 81,2 persen.
Peneliti IndEX Research Hendri Kurniawan mengatakan, hasil tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan setelah dalam survei sebelumnyabpada bulan Maret 2021lalu sebesar 70,9 persen.
"Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai angka tertinggi dalam satu setengah tahun, yakni mencapai lebih dari 80 persen," kata Hendri dalam siaran persnya, Selasa (8/6/2021).
Sementara itu publik yang merasa tidak puas anjlok dari 23,8 persen menjadi 16,3 persen. Publik yang menyatakan tidak tahu/tidak jawab tersisa 2,6 persen.
Survei IndEX Research tersebut dilakukan pada tanggal 21-30 Mei 2021 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Dilakukan melalui telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Menurut Hendri, tingginya kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi mencerminkan keberhasilan pemerintah mengendalikan krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 serta upaya pemulihan ekonomi yang terus digencarkan pemerintah.
Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan seperti Malaysia maupun India, kurva penambahan kasus Covid-19 di Indonesia bergerak turun sejak bulan Februari 2021 dan kini bergerak stabil. Di sisi ekonomi, pertumbuhan makin mendekati zona positif, yakni mencapai -0,74 persen pada kuartal I/2021.
Pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan kuartal II/2021 meroket hingga 5-7 persen, dengan rata-rata tahunan diperkirakan berada pada kisaran 4-5 persen. Target pertumbuhan setinggi itu masih dibayang-bayangi ancaman pandemi yang belum selesai, kata dia.
Meskipun vaksinasi terus dilakukan, katanya, tetapi kemunculan varian baru virus yang lebih menular berpotensi membangkitkan gelombang kedua seperti terjadi di sejumlah negara.
"Kenaikan kasus Covid-19 pasca-Lebaran harus segera diantisipasi agar tidak berkembang menjadi lonjakan baru yang membebani fasilitas kesehatan dan tentunya memperlambat upaya pemulihan ekonomi," kata Hendri. Dilansir Antara.
