Study From Home di Tengah Covid-19, DPR Desak Pemerintah Penuhi Kebutuhan Para Pelajar
Hanya sekitar 34,5 persen yang bisa mengakses layanan pendidikan online.
Fachri Septian
MONITORDAY. COM - Meningkatnya pandemi virus Corona (Covid-19) di Indonesia membuat pelajar diharuskan untuk belajar dari rumah (study from home) secara online. Pasalnya, tidak semua pelajar dapat mengakses pendidikan secara online dengan berbagai keterbatasan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran para pelajar seluruh Indonesia di tengah penyebrangan pandemi Covid-19 ini.
"Hanya sekitar 34,5 persen yang bisa mengakses layanan pendidikan online,” kata Fikri melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (04/04/2020).
Menurut Fikri, di tengah wabah Covid-19 ini, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan wabah tersebut.
"Per hari ini (04/p4/2020) saja, jumlah kasus positif sebanyak 1986 kasus dan 181 di antaranya meninggal dunia," ucapnya.
Lebih lanjut, Fikri menilai kebijakan PSBB sudah tepat dilakukan sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran virus yang lebih massif.
“Termasuk di institusi pendidikan yang memang tempat banyak orang berkumpul. Sudah tepat jika diliburkan, tetapi harus ada pengganti agar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dapat tetap berjalan," Lanjutnya.
Politisi PKS ini mengatakan dari 514 kota/kabupaten di Indonesia, berdasar data yang diperoleh dari penyedia-penyedia edukasi berbasis online pada RDPU dengan Komisi X beberapa hari lalu, terdapat 176 kota/kabupaten yang sudah terakses layanan edutech ini.
"Hanya 34,5 persen yang terakses, berarti ada 65 persen lebih daerah yang belum menjangkau materi-materi pembelajaran yang mereka sediakan," ujarnya.
Fikri menambahkan, dengan persentase 43,5 juta pelajar se-Indonesia, hanya sekitar 10 juta siswa yang mengakses materi pembelajaran dari platform online.
"Ada 33,5 juta siswa yang tidak mendapatkan materi pembelajaran, oleh karenanya pemerintah perlu melakukan terobosan dalam waktu singkat dan cepat supaya mereka terselamatkan," ujarnya.
Namun, meski UN sudah dihapus dan diganti dengan nilai atau akumulasi nilai semester sebelumnya, namun semua pihak harus bekerjasama dalam penanganan Covid-19.
"Meski UN sudah ditiadakan dan diganti dengan nilai atau akumulasi nilai semester sebelumnya, akan tetapi, saya pikir semua pihak harus bekerjasama dalam penanganan Covid-19 dengan mengupayakan seluruh pelajar dapat memperoleh haknya di bidang pendidikan meski tetap di rumah saja," pungkasnya.
