Soal Minyak Sawit Indonesia, RI minta EU Tidak Diskriminatif
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kembali meminta Uni Eropa (EU) agar tidak diskriminatif terhadap produk kelapa sawit Indonesia.
Hal ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak pandemi.
Diketahui, Kebijakan Uni Eropa melarang impor minyak sawit (Crude Palm Oil) asal Indonesia, berdampak pada kerja sama pembangunan proyek pembangunan kilang penghasil Bahan Bakar Minyak (BBM) ramah lingkungan.
“Permintaan Indonesia sederhana, agar kelapa sawit Indonesia diperlakukan secara adil,” kata Retno dalam pernyataan pers virtual, usai bertemu dengan Perwakilan Tinggi EU untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Josep Borrell di Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Perang dagang antara Uni Eropa dengan Indonesia terkait regulasi UU minerba tersebut sebenarnya merupakan sengketa lama.
Retno mengakui jika Uni Eropa lakukan ini karena Indonesia melarang ekspor bijih nikel ke Eropa yang mulai berlaku di tahun 2020.
Dalam upaya mendorong kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua pihak, Retno menegaskan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen menghasilkan kelapa sawit secara berkelanjutan dan terus memperkuat sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Saya sampaikan, kerja sama ekonomi dan perdagangan yang adil, tidak diskriminatif, dan terbuka akan membantu percepatan pemulihan ekonomi,” tutur dia.
Perdagangan Indonesia-EU diwarnai perselisihan soal minyak kelapa sawit pada 2019, setelah blok itu membuat kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation yang disebut akan membatasi akses masuk produk-produk bahan bakar hayati yang dinilai tidak bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Di bawah aturan EU tentang energi terbarukan itu, penggunaan bahan bakar berbasis minyak sawit akan dihapuskan pada 2030 karena minyak sawit telah diklasifikasikan oleh blok tersebut sebagai penyebab deforestasi yang berlebihan sehingga tidak dapat lagi dianggap sebagai bahan bakar transportasi yang dapat diperbarui.
Meskipun demikian, perwakilan tinggi EU Josep Borrell menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada larangan impor minyak sawit di Eropa. Bahkan ia mengklaim bahwa impor minyak sawit di Eropa meningkat sebesar 26 persen pada 2020.
“Artinya tidak ada larangan, hanya masalah keberlanjutan yang harus kita selesaikan bersama,” ujar dia.
Mengakui bahwa isu sawit telah membahayakan hubungan EU dan Indonesia, Borrell menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama untuk mencari solusi atas masalah tersebut.
“Saya sangat menyadari pentingnya kelapa sawit untuk industri dan masyarakat Indonesia, juga untuk orang-orang yang telah keluar dari kemiskinan dan kita harus mencari solusi yang dapat memperhatikan misi keberlanjutan dan pembangunan. Kami akan bekerja sama untuk melakukannya,” kata Borrell.
Minyak sawit merupakan salah satu komoditas terpenting dalam perdagangan luar negeri Indonesia. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan pendapatan devisa dari minyak sawit dapat mencapai hingga 21 miliar dolar AS (sekitar Rp298,2 triliun) pada 2020.
