Sinergi Pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Komunitas Warga Hadapi Dampak Covid-10
Wabah Covid-19 membawa ummat manusia pada konsekuensi hadirnya kondisi normal baru (New Normal). Kita berdamai dan hidup berdampingan dengan wabah ini dalam jangka waktu yang mungkin akan cukup lama. Persebaran tetap harus ditekan mengingat minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan. WHO mengisyaratkan bahwa wabah ini tidak dapat segera berakhir. Pun ditemukannya obat dan vaksin membutuhkan waktu. Jika vaksin dapat diproduksi massal.
Taufan Agasta
MONDAYREVIEW.COM - Wabah Covid-19 membawa ummat manusia pada konsekuensi hadirnya kondisi normal baru (New Normal). Kita berdamai dan hidup berdampingan dengan wabah ini dalam jangka waktu yang mungkin akan cukup lama. Persebaran tetap harus ditekan mengingat minimnya ketersediaan fasilitas kesehatan. WHO mengisyaratkan bahwa wabah ini tidak dapat segera berakhir. Pun ditemukannya obat dan vaksin membutuhkan waktu. Jika vaksin dapat diproduksi massal.
Kehidupan sosial ekonomi pun mengalami tekanan berat. Sebagian kalangan kita mengalami tata-ulang (resetting) ekonomi. Cara baru dalam menjalankan usaha, menjalankan manufaktur, dan segala yang baru lainnya.
Tidak semua siap. Tidak semua dalam kondisi mampu. Banyak dari kita dan tetangga kita yang gagap menghadapi situasi ini. Pemerintah harus berfikir keras memutuskan jenis dan sasaran bantuan sosial. Data harus dimutakhirkan untuk menjamin ketepatan sasaran. Realokasi anggaran juga bukan hal yang mudah. Koordinasi lintas kementerian juga sangat penting.
Ketepatan bantuan sosial itu antara lain ditunjukkan pada Minggu, 10 Mei 2020, Menko PMK Muhadjir Effendy melakukan kunjungan lapangan ke kelurahan Makasar, Jakarta Timur. Kunjungan lapangan ini dlm rangka memastikan penyaluran bansos Presiden tahap II di DKI Jakarta berjalan lacar dan tepat sasaran.
Sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov DKI Jakarta juga sudah kembali terbangun. Pada penyaluran tahap II hingga tanggal 10 Mei 2020 sudah terdistribusi 22,2% atau 208.915 KM dari total 940.012 KPM di DKI.
Dalam situasi semacam ini jiwa dan semangat gotong-royong menjadi sangat penting. Nilai dan semangat gotong royong dapat menutup celah kekurangan dan kelemahan dari berbagai program jejaring pengaman sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
Sementara itu ada masyarakat juga telah mengambil peran. Di Bali akan dilakukan penanganan wabah Covid-19 berbasis Desa Adat. Tentu tak hanya pembatasan namun juga pemenuhan kebutuhan logistik warganya.
Dalam kaitan dengan penanganan Covid-19 di Provinsi Bali sejak kasus ini muncul pada tanggal 10 Maret, maka kami langsung membuat suatu pola penanganan dalam bentuk kebijakan, kemudian operasional kebijakan, dan juga operasional di tingkat lapangan. Desa Adat dijadikan sebagai satu andalan utama untuk mengendalikan pergerakan masyarakat di wilayah masing-masing,” ujar Gubernur Bali saat memberikan keterangan Pers, Selasa , 12 Mei 2020.
Jadi, menurut Gubernur Bali, ada 3 level pelaksanaan penanganan Covid-19 di Provinsi Bali, yakni:
Satu, di tingkat provinsi adalah menurunkan suatu atau mengeluarkan suatu kebijakan berupa surat edaran, imbauan dan instruksi mendetailkan arahan dari Presiden.
Kedua, di tingkat kabupaten merupakan manajemen untuk mengkoordinasi pelaksanaan penanganan operasional Covid-19 di wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali.
Ketiga, di level ini menerapkan kebijakan di wilayah desa adat dengan membentuk satgas gotong royong yang melibatkan unsur-unsur desa dinas, kelurahan, babinsa, dan bhabinkamtibmas serta berbagai elemen yang ada di masyarakat.
Hal yang sama juga dilakukan di Purwakarta dengan karantina berbasis RW. Agaknya gotong-royong berbasis komunitas sangat menjanjikan untuk jangka panjang. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menanggapi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Ia menilai, fokus utama penerapan PSBB adalah untuk menekan pergerakan masyarakat sebagai salah satu upaya penanganan penyebaran virus corona. Namun dalam hal ini harus dipastikan terlebih dahulu siapa yang positif. Ketika sudah diketahui maka yang bersangkutan harus dikarantina.
"Misalnya di suatu kampung ada yang positif, tinggal dikarantina saja. Jadi tidak menularkan virus," kata dia, Jumat (8/5/2020). Dia mengatakan, jika semua warga harus tinggal di rumah maka siapa yang memasok kebutuhan pangan di wilayah perkotaan. Begitu juga para petani tidak melakukan penanaman.
Karena itu perlu adanya penyesuaian dalam setiap penerapan. Itu bisa dilihat dari kebutuhan atau karakter daerah masing-masing yang menerapkan PSBB.
Penerapan PSBB antara di wilayah perkotaan seperti Kota Depok dengan Kabupaten Purwakarta mesti berbeda. Sebab, Purwakarta itu berbasis perkampungan dan pertanian, sehingga hal itu tak boleh mengganggu regulasi pertanian.
Lembaga-lembaga filantropi termasuk lembaga zakat juga telah mengambil peran karena selama ini telah memiliki data, organisasi, dan pengalaman dalam program sosial. Kelebihan lembaga-lembaga ini dalam penyaluran berbagai skema bantuan sangat penting.
Dengan demikian sinergi antara Pemerintah, Masyarakat Madani, dan Komunitas Warga akan saling mengisi dalam upaya mengantisipasi dampak wabah Covid-19. Gerakan Aku Bangga (Aku Bantu Tetangga) yang digagas Monday Media Group menjadi salah satu alternatif untuk membangun semangat gotong royong dan solidaritas sosial.
