Sering Jadi Korban, PGRI Minta Guru Di Daerah Konflik Dilindungi
Robby Karman
MONITORDAY.COM - Eksistensi guru di seluruh Indonesia amat diperlukan guna mencerdaskan anak bangsa. Tak jarang guru harus siap ditempatkan di daerah konflik, dimana kekerasan rentan terjadi. Dalam beberapa waktu terakhir, dua orang guru menjadi korban Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua Merdeka. Pemerintah memberikan penghargaan Education Award 2021 atas jasa dan perjuangannya selama ini.
Merespon insiden penembakkan yang terjadi kepada guru yang bertugas di daerah konflik, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak kepada pemerintah khususnya kepolisian untuk melindungi guru yang sedang bertugas.
Hal ini disampaikan dalam pertemuan Pengurus Besar PGRI bersama Wakapolri Komisaris Jenderal (Komjen) Gatot Eddy Pramono. Ketua Umum PGRI Prof. Unifah Rosyidi menerangkan, perlindungan bagi guru ini berlaku di seluruh wilayah tanah air terutama di daerah konflik.
Menurut Unifah, guru tidak berpolitik dan tidak seharusnya menjadi korban kekerasan apalagi pembunuhan. Guru adalah penjaga pilar peradaban bangsa dan penjaga kesatuan dan persatuan.
Selain itu, menindaklanjuti MOU dan PKS PGRI dengan Polri yang telah berjalan, PGRI mohon agar efektivitas MOU dan PKS ditingkatkan. Bahkan dilanjutkan apabila masa MOU berakhir sebagai wujud perlindungan keamanan dan keselamatan guru dalam menjalankan tugas.
"MoU dan PKS ini agar disosialisasikan hingga tingkat Polsek di Kecamatan seluruh Indonesia. Sehingga bisa terjalin komunikasi, pemahaman, dan kerja sama yang baik antara para guru dan aparat keamanan di lapangan. Selama ini MOU belum berjalan efektif," kata Unifah dalam keterangan tertulis Senin (3/5/2021).
PGRI juga meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk memberikan pendampingan dalam rangka pencegahan terkait kerawanan guru dalam mengelola uang negara. Baca juga: Ini Lho Beda Jurusan Teknik Industri dan Manajemen Rekayasa Industri Pendampingan pengelolaan keuangan Mulai dari Dana Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana bantuan lain dari pemerintah.
