Sejumlah Kades di Klaten Keluhkan Data Bansos dari Pemerintah Pusat: Ada yang Punya Mobil Lima Justru Malah Dapat

MONITORDAY.COM - Sejumlah Kepala Desa (Kades) atau Lurah se-Kabupaten Klaten mengeluhkan data bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, sejumlah Kades merasa emosional karena penerima bansos tidak tepat sasaran. Bahkan ada pula yang menerima lebih dari dua bantuan.

"Bansos itu bikin pusing. Saya mau curhat, jujur. Tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma. Data bansos di desanya semrawut," kata Kades Tijayan, Klaten, Joko Laksono dalam rembuk desa yang digelar secara virtual, Senin (2/8/2021).

Lebih lanjut, ia menyebut Bantuan Sosial Tunai (BST) yang didapat di desanya tidak tepat sasaran. Menurutnya, ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.

"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Dia justru malah dapat. Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetap dapat bantuan lagi," tutur Joko.

Hal itu pun membuat kecemburuan sosial bagi warga. Maka dari itu, Joko menyebutkan pihaknya juga kebingungan, sebab bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.

"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong sampaikan ke bu Risma," tambahnya.

Selain itu, Joko menuturkan koleganya di Desa Nanggulan seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, namun 40 orang dicancel.

"Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," urainya.

Sementara itu, Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti mengatakan, pihaknya menemukan terjadi dobel data saat penerimaan bansos.

"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," ungkap Suyuti.

Lalu, pihaknya mengatakan sudah melaporkan hal itu pada petugas pengelola data. Tapi sampai sekarang, belum ada perbaikan.

Menjawab hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan, pihaknya memang banyak menerima laporan terkait BST yang tidak tepat sasaran. Menteri Kesehatan (Menkes) juga sebelumnya mengatakan, verifikasi dari daerah tidak sama dengan pusat.

"Maka sekarang saya tanyakan langsung ke Kades, ternyata memang benar. Diantara mereka yang sudah memverifikasi data kok belum berubah dari pusat. Maka ini kita cocok-cocokan data," ucapnya.

Meski demikian, ia pun sudah mengirimkan surat secara langsung ke Menteri Sosial (Mensos) terkait hal ini.

"Saya mau minta seluruh data penerima BST dari Kemensos di Jateng itu siapa saja. Nah nanti kami overlay dengan data hasil verifikasi yang dilakukan pada April lalu. Dengan cara itu, harapannya dapat diketahui mana yang bermasalah dan mana yang tidak," tandasnya.

"Meski ada di beberapa desa yang kasih bantuan kepada warga yang tidak menerima dengan dana desa. Istilahnya untuk menenangkan. Yang begini-begini sengaja kami komunikasikan dengan Kades agar tahu posisi akhirnya mereka seperti apa. Dan mereka siap betul," lanjut Ganjar.