RIdwan Kamil: Masalah Sistem Zonasi itu di Kouta 90 Persen

KEBIJAKKAN pemerintah pusat melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberlakukan Peraturan Mendikbud tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengutamakan sistem zonasi terus menuai polemik di sejumlah daerah. Di Kota Bandung terjadi protes orangtua siswa yang terdampak aturan ini.

Menyikapi hal itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil melihat selalu terjadi ketidakpuasan bagi mereka yang tidak mendapat fasilitas dari kebijakkan tersebut. Dan masalah dalam penerimaan siswa ini pasti akan terus terjadi.

Ridwan Kamil sendiri merasa menjadi korban dari sistem zonasi ini, dimana anak keduanya terpaksa masuk sekolah swasta karena tidak dapat diterima di sekolah SMP negeri yang menjadi tujuan. Hal ini disebabkan bukan karena nilai anaknya tetapi karena kalah poin dengan anak lain yang domisili rumahnya lebih dekat dari sekolah tersebut.

Lebih lanjut Ridwan Kamil melihat inti dari masalah penerimaan siswa adalah terbatasnya fasilitas sekolah negeri di daerah. Dan ini menjadi PR besar negara bahwa sekolah negeri memang terbatas. Sementara semua siswa berlomba-lomba ingin masuk sekolah negeri.

Selain itu menurutnya ada masalah utama dalam penerimaan siswa dengan mengutamakan sistem zonasi yang diberlakukan saat ini. Yaitu persoalan kouta dalam sistem zonasi yang mencapai angka minimal 90 persen. 

“Pangkal masalahnya bukan di sistem zonasinya tetapi pada kouta 90 persen dalam sistem zonasi tersebut. Karena tahun lalu relatif lebih baik sebab persentasinya tidak sebesar itu. Saya duga kouta 90 persen itu yang memang menjadi kendala,” kata Ridwan Kamil.

Sedangkan dampak lain dari sistem zonasi yaitu akan menghilangkan sekolah unggulan atau sekolah favorit, Ridwan Kamil menyetujui hal itu. Pemkot Bandung sendiri telah berusaha menghilangkan imej sekolah favorit dengan melakukan pemerataan kualitas tenaga pendidik. Setiap beberapa tahun tenaga pendidik di rotasi dari satu sekolah ke sekolah lain.

Secara keseluruhan Ridwan Kamil berpendapat agar tetap dilakukan evaluasi skema sistem zonasi demi meredam persoalan serupa di tahun depan. Karena dimensi pendidikan itu tidak semata masalah kepintaran, namun juga harus mengandung masalah keadilan.

Meski demikian Pemerintah Kota Bandung sendiri terus berupaya mencari solusi bagi orangtua yang siswanya terkena dampak sistem zonasi tersebut. Salah satunya ada program subsidi bagi warga tidak mampu. Dimana siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu akan dibiayai pendidikannya baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.