PSI DKI Jakarta Minta Anies Lebarkan Kali Krukut

MONITORDAY.COM - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melebarkan Kali Krukut akibat bencana banjir di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pada akhir pekan lalu.

Hal itu sejalan dengan alasan Anies yang mensinyalir penyebab banjir di kawasan kemang karena luapan air dari Kali Krukut.

“Pak Anies menjelaskan bahwa banjir di Kemang disebabkan Kali Krukut yang meluap. Berikutnya, apa langkah Pemprov DKI? Apakah Pemprov DKI hanya diam dan meminta warga pasrah? Warga Jakarta butuh solusi, bukan hanya bantuan sosial,” kata Michael melalui keterangan tertulisnya yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa (23/2/2021).

Adapun Michael menilai kondisi Kali Krukut memang sempit, di beberapa titik lebarnya hanya 3 sampai 5 meter. Sehingga, Kali Krukut tidak mampu menampung aliran air saat terjadi hujan deras.

Pada tahun 2016 lalu, Dinas Tata Air dibawah kepemimpinan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok telah memiliki rencana untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter.

Sedangkan rencana pelebaran Kali Krukut ini bersamaan dengan penertiban ratusan bangunan di kawasan Kemang. Lalu yang menjadi masalah, penyempitan Kali Krukut disebabkan banyaknya bangunan yang diduga melanggar tata ruang. 

Maka dari itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengevaluasi kembali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki pihak pengembang swasta di Ibu Kota.

Langkah itu diambil setelah sejumlah wilayah di DKI Jakarta terendam banjir pada akhir pekan lalu.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku pihaknya telah menghimpun serta meninjau kembali kelengkapan IMB aset properti milik pengembang swasta di Ibu Kota.

Ariza pun menilai sebagian pengembang justru membawa dampak negatif bagi lingkungan sekitar.

“Ada kehadiran developer justru meningkatkan perbaikan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat sekitar, tapi ada juga developer yang hadir di Jakarta ini, justru kehadirannya mengakibatkan masalah di lingkungan sekitarnya,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (22/2/2021) malam.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta bakal memanggil pengembang terkait jika proses peninjauan tersebut rampung.

Apalagi langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan sinergi di antara Pemprov DKI Jakarta dan pengembang properti.

“Tidak hanya masalah banjir, masalah macet, dan masalah lingkungan lainnya. Kita akan cek, kita akan teliti kembali, siapa pun nanti yang bersalah harus diberi sanksi, ada mekanisme dan aturannya harus ikut bertanggung jawab untuk membantu,” sebut Ariza.