Presiden Jokowi Sentil Sejumlah Menteri Yang Getol Impor

MONITORDAY.COM - Presiden Joko Widodo meminta  keseluruh Menteri, Ketua/Kepala Lembaga Negara, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk memprioritaskan penggunaan produk-produk dalam negeri, ketimbang membeli produk impor.

Hal ini disampaikan Jokowi mengingat sejumlah Kementerian masih mengimpor produk luar negeri. 

Pengadaan barang dan jasa,anggaran modal pusat itu Rp. 526 T, Daerah 553 T, BUMN 402 T, jika digunakan sepenuhnya untuk dalam negeri bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. 

Bahkan, Jokowi mengimbau agar pembelian barang dalam negeri dioptimalkan, paling sedikit 40%.

"Kita coba belokkananggara  barang kedalam negeri, berarti akan ada investasi juga membuka lapangan pekerjaan. Tadi udah dihitung. Kalau ini tidak dilakukan jadi bodoh banget kita ini. Kita hanya minta 40%, targetnya nggak banyak-banyak sampai nanti Mei 2022 ini," ucap Jokowi kepada Menteri, Kepala lembaga, Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jum'at (25/3/2022).

Jokowi menyingung sejumlah produk yang bisa dibuat dalam negeri tapi masih harus impor dari luar negeri. Seperti CCTV, pakaian seragam TNI-POLRI, Alkes, Tracktor yang kategorinya tidak high-technology, Alat tulis, Laptop  dan banyak produk lainnya yang sejatinya bisa dibeli di dalam negeri.

Kepala Negara juga menyebutkan pagu anggaran jumbo di sejumlah Kemenetria. Misalnya Kemen PUPR mendapatkan alokasi sebesar Rp100,6 T, Kemenhan Rp 133,9 T, Polri Rp 111 T, Kemenkes sebesar Rp 96,85 T, Kemendikbudristek Rp 72,99 T dan Kementan Rp14,51 T.

Namun demikian, Jokowi menyayangkan penyerapan anggaran di sejumlah Kementerian masih rendah. Salah satunya, Kemendikbudristek yang  baru 2 T hingga ahir bulan maret ini.

Apakah Menterinya tidak semangat, atau ada apa?

"Kemendikbudristek tadi pagi saya cek baru 2T. Pak Menterinya masih semangat yah. Urusan beli lampu, kursi, Laptop  saja impor. Kita udah bisa bikin semuanya itu," tegas Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan kepada Kepala LKPP, Azwar Anas untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pngelolaan keuangan daerah.

Soal produk yang belum ber SNI, Jokowi minta lembaga terkait untuk mempermudah proses izin agar produk dalam negeri benar-benar berdaya di negeri sendiri.

Nada keras juga dilontarkan Jokowi agar seluruh Kementerian, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah untuk menjalankan instruksi ini demi pemulihan ekonomi nasional. Jika sudah tidak bersemangat, dana alokasi khusus bakal dipangkas. 

Di penghujung aharan, Presiden kembali  meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengawasi produk impor yang masuk ke Indonesia.

Ia mewanti-wanti produk impor tersebut jangan sampai dicap merupakan produk buatan dalam negeri.

Dia menyampaikan, produk impor diklaim sebagai produk buatan dalam negeri sering terlihat di platform jual-beli yang dilakukan oleh para agregator.

Ia pun meminta Menteri Dalam Negeri Muhammad Luthfi bersama Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani, untuk mengikuti, mengawal, dan mengawasi produk-produk impor yang masuk ke Indonesia secara serius.

"Karena sering di marketplace itu ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin. Jamgan dipikir kita enggak ngerti. Saya peringatkan dua kali perusahan teknologi yang ini, ini saya enggak, besoknya hilang," ucap dia.

"Tapi jangan cuma dua ini, ini saya pantau, saya minta betul-betul ini diikuti, dikawal, diawasi, termasuk Mendag, Dirjen Bea Cukai, di lapangan dilihat betul," sambungnya.