Pemerintah Akan Tindak Tegas Perusahaan yang Tidak Beri THR

Pemerintah akan menindak tegas perusahaan yang mengindahkan Surat Edaran (SE) Menaker tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah mengungkapkan, sanksi tegas yang akan diberikan yakni, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, penghentian sebagian, penghentian seluruh produksi hingga pembekuan kegiatan usaha.
"Pemberian sanksi tersebut akan direkomendasikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan kepada perusahaan yang tidak menjalankan kebijakan di atas," kata Menaker, di Jakarta, Senin (26/4/2021).
Dia menjelaskan, rekomendasi itu tersebut kemudian harus ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait untuk memberikan sanksi sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
"Dalam rangka memberikan kepastian hukum, kami meminta kepada gubernur, bupati wali kota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya memperhatikan rekomendasi," ungkapnya.
Dalam mengoptimalkan sanksi-sanksi tersebut, kini pihaknya sudah membentuk Posko THR yang berada di seluruh provinsi. Guna memastikan perusahaan-perusahaan di setiap provinsi membayarkan THR para pekerja sesuai dengan aturan yang telah diterbitkan oleh pihaknya.
Dalam pengawasan kali ini, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari mulai instansi pemerintah terkait, dinas ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja. Pemangku kepentingan itu akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan THR sesuai dengan aturan di atas.
"Alhamdulillah sampai hari ini 34 provinsi di Indonesia ini telah membentuk posko THR ," katanya.
Demi memudahkan, para pekerja menyampaikan keluhannya tersebut, posko dapat diakses secara dalam jaringan (daring). Sehingga, pekerja yang terindikasi tidak mendapatkan THR dapat melakukan pelaporan melalui gawai pintar yang dimilikinya.
"Posko THR ini dalam bentuk online dan offline. Berbeda dengan tahun lalu yang hanya bisa diakses secara online," kata Ida Fauziah.