Presiden Jokowi Komitmen Alokasikan Dana Operasional Kades

MONITORDAY.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen mengalokasikan dana operasional untuk kepala desa dan akan menyederhanakan format laporan pertanggung jawaban dana desa.

Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan dalam Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se-Indonesia di Senayan, Jakarta, Rabu (10/4).

Jokowi menjelaskan bahwa total anggaran desa sebesar Rp. 257 Triliun, yang digelontorkan sejak tahun 2015-2019. Dengan begitu kepala desa memiliki tanggungjawab yang besar dalam setiap penggunaan anggaran yang ada di desa untuk berbagai bentuk pembangunan seperti jalan desa, embung, BUMDes dan lain-lain.

"Sehingga diperlukan juga dana operasional untuk kepala desa, sehingga mengontrol, mengawasi, penggunaan dana desa dilapangan betul-betul bisa efektif. Jangan sampai nanti tidak ada dana operasional, dicari-cari dengan jurus penyelewengan. Lebih bagus yang legal, yang sudah kita tentukan dengan aturan yang ada itu akan lebih baik," terang Jokowi seperti dilansir laman kemendesa.

“Untuk besaran jumlahnya akan dirumuskan kemudian dengan Kementerian Keuangan,” imbuhnya.

Selain itu juga Jokowi menanggapi keluhan mengenai rumitnya pembuatan laporan. Maka dari itu pihaknya akan menyederhanakan format laporan tersebut.

"Laporan juga akan disederhanakan, nanti Mendes bersurat ke Menkeu. Kita tahu kepala desa kan pendidikannya macam-macam, jadi laporan itu tidak usah tebal-tebal, ruwet-ruwet, kalau saya orientasinya bukan prosedur, saya orientasinya hasil. Lha hasilnya sudah jelas ada kan, laporan hanya bersifat administratif, prosedur," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama juga, Presiden Jokowi mengapresiasi kepada para kepala desa yang telah bekerja keras hingga 24 jam. Dan semua kerjakerasnya terlihat dari capaian yang sudah dilakukan di desa diantaranya 191 ribu kilometer jalan desa, 24 ribu unit posyandu, 50 ribu unit PAUD, 8900 pasar desa, 58 ribu unit irigasi, 1,1 juta meter jembatan, yang kesemuanya itu dibangun dari dana desa.