PKAKN DPR Apresiasi Pemutakhiran DTKS Kota dan Kabupaten Cirebon
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Kesuksesan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial sangat bergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akurat dan mutakhir. Untuk Kabupaten dan Kota Cirebon, presentase perbaikan DTKS menunjukan capain yang sangat positif.
Khusus Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, presentase perbaikan DTKS finalisasi periode Oktober 2020 Kota Cirebon hanya sebanyak 86 RuTa atau 0,30% dari total rumah tangga (RuTa) sebanyak 28.109.
Sementara untuk Kabupaten Cirebon sebanyak 199.114 RuTa atau 71,30% dari total RuTa sebanyak 279.260.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Helmizar saat memberikan sambutan Seminar dan Focus Group Discussion dengan tema Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan sosial di Swiss-belhotel Kota Cirebon, Senin (26//2021) yang digelar dengan hybrid (offline dan online).
" Saya memberikan apresiasi atas pemutakhiran DTKS di Kabupaten dan Kota Cirebon," kata Helmizar di FGD dan Seminar yang di hadiri oleh H. Yandri Susanto (Ketua Komisi VIII DPR RI) yang hadir secara virtual, Inosentius Samsul (Ketua BK-DPR RI), H. Agus Mulyadi (Sekda Kota Cirebon) yang mewakili Walikota Cirebon dan Rahmat Sutrisno (Sekda Kabupaten Cirebon) yang mewakili Bupati Cirebon.
Helmizar memaparkan data analisnya yang merujuk pada hasil cleansing data BPKP Provinsi Jawa Barat terhadap data yang harus diperbaiki per 22 April 2021, presentase data yang sudah diperbaiki di Kota Cirebon sebanyak 18.131 atau 99,25% dari total data yang harus diperbaiki sebannyak 18.268.
Sementara untuk Kabupaten Cirebon data yang sudah diperbaiki sebanyak 151.490 atau 88,86% dari total data yang harus diperbaiki sebanyak 170.481.
" Pemutakhiran DTKS di Kota dan Kabupaten Cirebon menjadi contoh yang baik," ungkap Helmizar seraya mengucapkan terimakasih atas kehadiran Arif Nurudin (Rektor UMC), H. Mukarto Siswoyo (Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon) dan Prof Dedi Djubaedi (Direktur Pasca Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon) yang mewakili Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
Lebih lanjut, Helmizar mengungkapkan bahwa untuk menghasilkan solusi perbaikan atas berbagai permasalahan pengelolaan DTKS secara tepat, maka PKAKN Badan Keahlian DPR RI merasa perlu untuk melakukan Seminar dan FGD dengan berbagai pihak yang berkompetenguna memperoleh masukan dan tambahan pengetahuan terkait pengelolaan DTKS.
Pada kesempatan Seminar hari ini, kata Helmizar, PKAKN Badan Keahlian DPR RI memberikan apresiasi atas kepada (tiga) Rektor dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, IAIN SyekhNurjati dan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yang membahas tema “Menciptakan Peran Perguruan Tinggi dan Sivitas Akademika dalam Mewujudkan Pengelolaan DTKS yang akurat dan mutakhir”.
Bagi Helmizar, masukan dari para Rektor ini sangat diharapkan untuk mengetahui bagaimana Perguruan Tinggi mempersiapkan mahasiswa/civitas akademika untuk terlibat langsung dalam pengelolaan DTKS khususnya pada kegiatan verifikasi DTKS dan sebagai bentuk quality assurance pengelolaan DTKS.
Diakhir paparannya, Helmizar menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan seminar dan FGD ini.
"Kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan dan dapat memberikan pengayaan dan informasi mendalam kepada para Analis APBN PKAKN serta sivitas akademika dan mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Cirebon, IAIN Syekh Nurjati dan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon," harap Helmizar seraya berharap agar ibadah Ramadhan di masa pandemi tidak mengurangi semangat dan kinerja terbaik untuk bangsa dan negara.
