Perlu Peran Banyak Pihak Wujudkan Penguatan UMKM

MONITORDAY.COM - Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian Persiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma, Italia beberapa waktu lalu. Dalam Pidatonya, Presiden mendorong penguatan UMKM melalui inklusi keuangan dan digitalisasi.

Perhatian presiden tersebut tentunya karena UMKM di Indonesia menjadi penggerak ekonomi nasional terutama di masa pandemi. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07 persen. Artinya, jika UMKM tumbuh, maka akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Indeks keuangan inklusif Indonesia saat ini sebesar 81 persen dan ditargetkan mencapai 90 persen pada 2024. Sementara digitalisasi, saat ini baru sebanyak 15,3 juta UMKM yang terdigitalisasi, dan ditargetkan sebanyak 30 juta UMKM pada tahun 2024.

Sekretaris Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonensia (HIPMI) Banten Rifky Hermiansyah menilai, hal tersebut tidak mudah diwujudkan tanpa adanya sinergi dari banyak pihak. Menurutnya, kerja-kerja lintas kementerian diperlukan dalam merealisasikan penguatan UMKM.

"Perlu peran banyak pihak dalam mewujudkan hal tesebut. Terutama lintas kementerian, Agar target tersebut dapat terealisasi, akses pembiayaan UMKM harus mudah dan murah," ujarnya, dalam keterangan tertulis, kepada Monitorday.com, Kamis (4/10/2021).

Rifky berharap, diangkatnya isu UMKM di KTT G20 ini dapat memberi dampak yang kongkrit terhadap penguatan UMKM di Indonesia. "Semoga Harapan dan peluang-peluang baru bermunculan ke depan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, HIPMI Banten juga turut berupaya memperkuat UMKM, salah satunya dengan menjadikan HIPMI sebagai rumah bagi para pengusaha muda.

“Tempat di mana dapat mengaktualisasikan semangat berusaha, dari tingkat UMKM sampai nasional di Provinsi Banten,” demikian Rifky Hermiansyah.