Perlu Kolaborasi atasi Hoaks Jelang Pilkada Serentak

MONITORDAY.COM – Menjelang digelarnya Pilkada serantak 2020, perlu kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengatasi hoaks atau berita bohong.

Hal demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin merespon kemungkinan maraknya hoaks jelang Pilkada. Menurutnya, sebaran hoaks menjelang Pilkada merupakan hal bahaya, karena kalau tersebar dan dipercayai masyarakat, dapat menyebabkan perilaku publik yang tidak menguntungkan.

“Kementerian Kominfo bersama KPU dan Bawaslu dalam meredam sebaran berita bohong menjelang dan pascapilkada sangat penting," kata dia, Jumat (27/11).

Menurut Azis, kolaborasi tiga lembaga tersebut minimal mampu menutup ruang kejahatan dunia maya yang terus merangsang adanya kekisruhan.

“Munculnya hoaks akan yang berpengaruh pada perilaku negatif masyarakat atau yang disebut infodemic akan merangsang kejahatan itu sendiri,” ungkapnya.

“Informasi yang terus berjalan bisa menjadi ‘makanan’ yang menyehatkan, namun bisa menjadi racun, berdampak buruk pada psikologis maupun perilaku masyarakat,” tambahnya.

Menurut dia, pihak-pihak tidak bertanggung jawab menyebarkan hoaks melalui media sosial, karena cepat terakses dan tersebarkan kepada masyarakat.

"Alat sederhana yang paling mudah digunakan ya media sosial. Begitu cepat terakses, menyebarkan informasi dapat ditelan mentah-mentah tanpa disaring kembali, ini bahaya," ujar politisi Partai Golkar itu.

Karena itu, Azis berharap, kolaborasi Kominfo, KPU, dan Bawaslu mampu meredam kegelisahan munculnya hoaks jelang pelaksanaan Pilkada 2020.

Azis menegaskan bahwa keputusan Presiden Jokowi yang dikuatkan dengan DPR serta penyelenggara pemilu tetap menggelar Pilkada Serentak 2020, menunjukkan Indonesia tidak boleh kalah dengan pandemi.

"Singapura, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat tetap menyelenggarakan pemilu di masa pandemi. Tentu dengan protokol kesehatan sangat ketat," katanya.