Pengamat Sebut Hoaks Turunkan Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf
Pengamat komunikas politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menilai bahwa tersebarnya berita bohong atau hoaks kepada Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin merupakan salah satu faktor yang menggerogoti elektabilitas Paslon nomor urut 01 itu.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM – Pengamat komunikas politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing, menilai bahwa tersebarnya berita bohong atau hoaks kepada Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin merupakan salah satu faktor yang menggerogoti elektabilitas Paslon nomor urut 01 itu.
Hal tersebut mengacu pada hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, yang menyatakan tingkat kepuasan masyarakat Indonesia terhadap kinerja Presiden Jokowi masih mencapai angka 70 persen. Namun tidak berbanding lurus dengan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019, yang hanya berada di angkat 52-54 persen.
"Secara hipotesis iya, hoaks sangat berpengaruh. Masyarakat termakan oleh hoaks yang tersebar secara luas dan masif. Karena itu harus dilawan dengan fakta, data, yang didesain secara kreatif," kata Emrus, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/1).
Emrus berpendapat bahwa persoalan ini menjadi pekerjaan rumah besar Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. menurutnya, tim sukses dan partai pendukung harus mampu membendung hoax secara kreatif dan terukur, bukan sebatas mengcounter informasi-informasi hoax yang beredar untuk menjatuhkan Jokowi.
Selain itu, TKN juga harus bekerja lebih keras lagi meyakinkan publik sehingga kampanye mengarah kepada perilaku memilih, tidak hanya menyukai kinerja pemerintahan Jokowi di lima tahun belakangan. “serta tidak hanya tim kampanye yang menyampaikan, agar tak hanya dianggap sebagai klaim semata," sambung Emrus.
Dia juga menambahkan, pesan kampanye yang disampaikan harus berefek pada voting behavior. TKN dan parati pengusung harus lebih agresif lagi menjelaskan keberhasilan pembangunan di masa pemerintahan Jokowi secara terukur. "Desain komunikasi harus dibuat lebih rasional," ucap Emrus.
Dia menyarankan agar TKN bisa menggunakan testimoni masyarakat yang secara langsung menerima manfaat dari kinerja pemerintah. Menurutnya, testimoni masyarakat ini penting, karena bisa menjadi sarana untuk melawan hoaks tentang ketidakberhasilan pembangunan. “Artinya hoax dilawan dengan testimoni atau ada desain komunikasi lain yang menarik," pungkas Emrus.
