Pengamat Nilai Dukungan Pemerintah Atas Reuni 212 Berdampak Baik

MONITORDAY.COM - Pengamat intelijen Ridlwan Habib menilai, dukungan pemerintah terhadap rencana aksi Reuni 212 akan berdampak baik. Menurutnya, hal tersebut membuat oknum yang ingin memanfaatkan aksi tersebut akan kesulitan. 

"Dukungan dari Menag dan Menko Polhukam merupakan strategi yang tepat, membuat situasi damai, menekan potensi ribut, terutama di medsos," ujar Ridlwan, di Jakarta, Kamis (28/11).

Ridlwan menduga, peserta yang mengikuti pun tidak akan banyak seperti aksi serupa di tahun- tahun sebelumnya, karena aksi kali ini digelar tidak di hari libur. Karena itu potensi terjadinya kerusuhan juga kecil.

"Insya Allah akan damai dan bebas provokasi karena telah didukung oleh Pemerintahan Presiden Jokowi," tutur Ridlwan.

Ia berharap, ke depan aksi-aksi seperti ini bisa dijadikan momentum untuk umat Islam bersatu dan menekan paham-maham Radikal bersama-sama dengan pemerintah.

"Dengan mendukung Reuni 212 diharapkan ormas-ormas Islam akan bersatu melawan oknum-oknum kecil ekstrem seperti kelompok JAD," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak akan melarang Reuni 212 asalkan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

"Kita mempersilahkan, tetapi supaya diatur dengan sebaik-baiknya, sekali lagi untuk tidak menimbulkan pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang," ujar Mahfud MD, di Jakarta, Rabu (27/11).

Mahfud mengatakan, kegiatan seperti Reuni 212 itu merupakan hak warga negara, dan dilindungi oleh hukum. Namun yang pasti jangan sampai menimbulkan keributan.

"Kami menganggap itu adalah hak warga negara yang penting dilaksanakan dengan tertib, jangan menimbulkan keributan," ungkapnya.

Mahfud pun mengatakan, pemberitahuan terkait kegiatan Reuni 212 sudah disampaikan kepada pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan UU. Karena itu, agar kegiatan tersebut berjalan dengan aman, jika jadi dilaksanakan, Mahfud meminta kepada aparat keamanan agar melakukan pengawalan kegiatan Reuni 212 agar berjalan dengan aman dan lancar.

"Kita akan mengawalnya dan melindunginya tentu saja, mengawasinya dan melindunginya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.

Sementara Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengatakan, aksi tersebut mempunyai muatan positif. Karenanya, tidak ada yang melarang selagi menaati aturan hukum yang berlaku.

"Reuni itu disebutnya mubah, atau boleh-boleh saja, tidak ada anjuran juga tidak ada larangan. Namanya juga berkumpul dan bersilaturahmi," ungkapnya. 

"Sesuatu yang mubah bisa menjadi baik dan memiliki nilai ibadah bila diisi dengan hal kebaikan. Bila sebaliknya, maka reuni tersebut bisa menimbulkan dosa," lanjut Zainut.