Pencalonan Gibran, Pengamat : Bencana Bagi Upaya Membangun Meritokrasi
Jika ini terus-terusan terjadi maka yang akan menjadi bahaya itu adalah bencana bagi upaya membangun meritokrasi bagaimana kepemimpinan yang berbasis terkait dengan prestasi terkait dengan kualitas kecakapan bukan masalah senioritas.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) nemberikan rekomendasi kepada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka, untuk maju dalam pemilihan wali kota (Pilwakot) Solo 2020. Ia dipasangkan dengan Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa.
Gibran-Teguh berpotensi menjadi calon tunggal dan melawan kotak kosong pada Pilkada 2020. Walaupun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut masih mencari koalisi untuk melawan putra sulung Presiden Joko Widodo itu.
Peneliti Indopol Survey, Verdi Firmantoro menilai pencalon Gibran di Pilwakot Solo 2020 Gibran memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih. Namun, hal tersebut menunjukkan aktor politik yang tentunya punya dominasi politik tentu juga akan menjadikan praktek politik itu tidak sehat.
"Terkait dengan masalah konstitusi tidak ada yang dipersoalkan itu, tapi masalahnya untuk membangun proses demokrasi yang berkualitas itu tidak hanya masalah prosedural kan gitu. Jadi kalau kita terus-terusan kemudian yang kita jadikan acuan hanya berbasis prosedural sementara yang membuat prosedur-prosedur itu sendiri adalah aktor-aktor politik yang tentunya punya dominasi politik tentu juga akan semakin menindas atau semakin membuat apa ya praktek-praktek politik itu tidak sehat," kata Verdy dalam acara diskusi virtual Kopi Pahit bertajuk 'Pencalonan Gibran : Regenerasi Atau Kompetensi?', Rabu (22/07/2020).
"Apakah itu melanggar konstitusi sama sekali tidak ada yang dilanggar. Tapi kan persoalannya Apakah kemudian Pak Presiden sebagai bagian dari apa Pemimpin tertinggi di Republik ini saat ini itu kemudian mendukung proses membangun demokrasi yang berkualitas, tambahnya.
Lebih lanjut, Verdy menyoroti nawacita Presiden yang mengedepankan Pembangunan sumber daya manusia khususnya membangun tata kelola yang bersih efektif dan demokratis.
"Catatan saya misalnya apa nawacita Presiden Jokowi waktu 2014-2019 misalnya itu kan di Point kedua beliau sangat tegas menyampaikan bahwa pentingnya membangun apa ya kapasitas sumber daya manusia yang baik itu dengan kata-kata membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola yang bersih efektif dan demokratis," tuturnya.
Selain itu, Verdy mengatakan kekhawatirannya munculnya politik dinasti. Sehingga, bagaimana kekerabatan itu membangun jejaring politik dan mampu mendominasi orang-orang yang tidak punya pantulan politik.
"Kalau catat kita bahwa jika ini terus-terusan terjadi maka yang akan menjadi bahaya itu adalah bencana bagi upaya membangun meritokrasi bagaimana kepemimpinan yang berbasis terkait dengan prestasi terkait dengan kualitas kecakapan bukan masalah senioritas, bukan masalah kekuatan modal Bukan masalah itu tidak tidak pada sumber utama di dalam upaya membangun kepemimpinan atau leadership yang baik," tegas Verdy.
