Pemprov Jatim Raih Dua Penghargaan dari BKN, Khofifah Minta Perkuat Kompetensi Digitalisasi

MONITORDAY.COM -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) meraih dua penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Atas raihan penghargaan tersebut, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa meminta agar para Aparat Sipil Negara (ASN) terus memotivasi diri dan memperkuat digitalisasi.
"Pertama kita terima kasih ada Kepala BKN menyampaikan penghargaan dari BKN untuk 6 kabupaten/kota dan provinsi. Provinsi Jatim dapat dua award dari perencanaan kebutuhan dan kinerja. Tentu kita berharap ini akan menjadi bagian yang mendorong, memotivasi, meningkatkan untuk kinerja ASN di Jatim ke depannya terus lebih baik," kata Khofifah saat menghadiri acara BKN Award di Kantor Pemprov Jatim, Kamis (1/4/2021).
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap dengan raihan award yang diterima Pemprov dapat meningkatkan kinerja ASN. Kemudian, dirinya juga ingin adanya peningkatan dan penguatan digitalisasi di OPD Pemprov Jatim.
"Ke depan kita bisa beri penguatan ada sisi kompetensi digital IT. Ini jadi bagian yang harus juga kita maksimalkan karena sebetulnya kita sudah belajar dari proses setahun COVID-19. Di mana digitalisasi sistem ini menjadi pintu masuk kita untuk bisa makin meningkatkan efektifitas, efisiensi seluruh kinerja OPD UPT, PLU,PLUD dan seterusnya," jelas Khofifah.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyebutkan dua award yang diraih oleh Pemprov Jatim berkat kekompakan para ASN di Jatim.
"Hari ini saya khusus datang ke Surabaya untuk BKN Award. Provinsi dua award, dan 6 untuk kabupaten/kota. kategorinya ada perencanaan kebutuhan, kinerja, kompetensi," ungkapnya.
"Provinsi Jawa ini persaingannya ketat. Jatim dapat dua jadi itu sudah sangat baik, Jaim paling banyak (Award) dan kompak. Itu yang mungkin mudah meningkatkan prestasinya daripada daerah lain. Saya rasa ini harus dijaga capaiannya," imbuhnya.
Berikut kabupaten/kota lainnya yang menerima award:
1. Provinsi Jawa Timur, Kategori I Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun
2. Kota Malang, Kategori I Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun
3. Kabupaten Sidoarjo, Kategori III Penilaian Kompetensi
4. Kota Madiun, Katagori III Penilaian Kompetensi
5. Provinsi Jawa Timur, Kategori IV Penilaian Kinerja
6. Kabupaten Tulungagung, Katagori IV Penilaian Kinerja
7. Kota Kediri, Katagori IV Penilaian Kinerja
8. Kota Surabaya, Katagori V Komitmen Pengawasan dan Pengendalian