Pemprov DKI Tender Teknologi Informasi Rp 123,5 M, PSI: Anies Tidak Transparan

MONITORDAY.COM - Unit Pengelola Jakarta Smart City Pemprov DKI Jakarta mengumumkan tender pengadaan teknologi informasi senilai Rp 123,5 miliar. Ia terdiri dari pengadaan server transformasi digital Rp 29,1 miliar dan pengadaan perangkat lunak sistem analitik transformasi digital Rp 94,4 miliar. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka data anggaran agar warga Jakarta bisa ikut mengawasi proses tender tersebut.

“Mulai APBD 2021, Pak Anies mengganti sistem ebudgeting dengan sistem baru yang diberi nama ‘Smart Budgeting’. Tapi, jika warga Jakarta ingin melihat data anggaran, harus register untuk mendapatkan username dan password. Setelah bisa masuk, ternyata tidak ada rincian komponennya, sehingga kita hanya bisa lihat anggaran gelondongan,” kata William Aditya Sarana, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI. 

Menurut William, di sistem ebudgeting yang sebelumnya, warga Jakarta dapat mengakses website ebudgeting tanpa password dan bisa melihat hingga rincian anggaran, seperti spesifikasi barang, jumlah barang, dan harga satuannya. Hal itu sangat bermanfaat agar warga Jakarta bisa ikut mengawasi tender pengadaan barang-jasa di pemerintah. 

“Kejadian pengadaan lahan di Sarana Jaya seharusnya menjadi peringatan bagi Pemprov DKI untuk membuka data anggaran secara rinci dan transparan. Di Pemprov DKI ada belasan ribu mata anggaran, tidak mungkin seorang gubernur bisa mencermati satu per satu. Jika ada transparansi di sistem ebudgeting hingga tingkat rincian komponen, maka gubernur bisa berkolaborasi dengan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran,” ucap William.

Sistem Smart Budgeting versi Anies yang tidak transparan bertolak belakang dengan besarnya anggaran teknologi informasi di pemprov DKI. Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik memiliki anggaran sebesar Rp 541,59 miliar, sementara anggaran UP Jakarta Smart City senilai Rp 472 miliar. Total anggaran keduanya mencapai RP 1,01 triliun.

“Saat ini baru mulai lelang pengadaan teknologi informasi senilai Rp 123,5 miliar. Tapi karena sistem Smart Budgeting hanya memberikan akses data gelondongan yang tidak rinci, maka warga Jakarta tidak bisa mengetahui apa saja barang-barang yang akan dibeli, serta tidak bisa menilai apakah spesifikasinya tepat dan harganya masuk akal. Kalau tidak ada sesuatu yang disembunyikan, maka seharusnya Pak Anies tidak perlu alergi untuk membuka data anggaran sampai rincian komponen,” ucap William.

Kontak Media: William Aditya Sarana | 0818-951-637

Referensi:
1. Pengadaan server Rp 29,1 M
https://lpse.jakarta.go.id/eproc4/lelang/47604127/pengumumanlelang 

2. Pengadaan Sistem Analitik Rp 94,4 M
https://lpse.jakarta.go.id/eproc4/lelang/47567127/pengumumanlelang