Pemerintah Sebut Realisasi PEN Capai Rp172,35 Triliun
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Pemerintah menyampaikan bahwa realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tanggal 11 Mei 2021 mencapai Rp172,35 triliun atau sebesar 24 persen dari pagu anggaran.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi tersebut meliputi program di beberapa bidang.
"Realisasi ini meliputi Program Kesehatan sebesar Rp24,9 triliun atau 14,2 persen dari pagu. Program Prioritas mencapai Rp21,8 triliun atau Rp17,6 persen dari pagu," kata Airlangga, di Jakarta, Senin (17/5/2021).
Airlangga menambahkan, realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp42,03 triliun atau 21,7 persen dari pagu serta Program Insentif Usaha sebesar Rp26,83 triliun atau 47,2 persen dari pagu.
Kemudian untuk realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp150,28 triliun, dengan rincian realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19 persen, Kartu Sembako mencapai 38,20 persen, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39 persen, serta BLT Desa sebesar 17,41 persen.
Dalam kesempatan itu, Airlangga menyampaikan bahwa secara spasial ekonomi di sejumlah daerah sudah mengalami pembaikan, bahkan sepuluh provinsi telah mencatatkan pertumbuhan positif.
Sepuluh provinsi tersebut antara lain, Riau (0,41 persen), Papua (14,28 persen), Sulawesi Tengah (6,26 persen), DI Yogyakarta (6,14 persen), Sulawesi Utara (1,87 persen), Sulawesi Tenggara (0,06 persen), Nusa Tenggara Timur (0,12 persen), Papua Barat (1,47 persen), Kepulauan Bangka Belitung (0,97 persen), dan Maluku Utara (13,45 persen).
“Di dalam catatan kami juga terlihat beberapa daerah menyumbangkan pertumbuhan terbesar, antara lain tentunya sepuluh provinsi besar yang menyumbang sekitar 77,71 persen,” ujar Airlangga, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Pertumbuhan tersebut didorong oleh sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh positif di sebagian besar provinsi, di antaranya sektor pertanian, pengadaan listrik; pengadaan air, informasi dan komunikasi, jasa keuangan; dan jasa kesehatan," tandasnya.
