Pemerintah Diminta Tak Fokus pada Definisi Teknis Soal Resesi

MONITORDAY.COM - Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa pemerintah seharusnya saat ini tak hanya fokus pada definisi teknis soal resesi. Menurutnya, yang harus menjadi fokus adalah esensi dari adanya resesi tersebut, yakni kondisi masyarakat di lapangan saat ini membutuhkan bantuan untuk pemulihan ekononomi.

“Diskusi kita seolah olah dibawa kepada definisi teknis resesi, yakni ketika pertumbuhan ekonomi negatif dua kuartal terturut-turut terjadi. Artinya jika melihat pertumbuhan eknomi Indonesia sekarang, kita degdegan melihat kuartal ketiga atau bulan September nanti rilis BPS minus atau tidak,” katanya.

“Itu bukan berarti tidak penting, tapi yang lebih penting lagi adalah esensi dari kondisi ekonomi seperti sekarang,” tambah Faisal, dalam diskusi virtual Kopi Pahit bertajuk “Kalahkan Pandemi Hindari Resesi”, yang digelar Monday Media Group, pada Minggu, (16/8).

Menurut Faisal, seharusnya tidak perlu menunggu sampai september nanti BPS mengumumkan kondisi ekonomi minus atau tidak. Tetapi ketika melihat kondisi rill di lapangan, terutama bagi masyarakat bawah tidak ada bedanya apakah minus atau positif, karena memang kondisinya sudah tidak baik di saat pandemi ini.

“Jadi jangan membawa energi untuk mengejar harus positif atau tidak di kuartal ketiga. Karana kalau itu yang menjadi fokus pemerintah langkahnya hanya bagaimana agar tidak masuk definisi resesi, tapi kemudian mengorbankan masyarakat dalam jangka panjang,” kata dia.

Ia mencontohkan di sektor pariwisata. Jika pemerintah hanya ingin menghindari definisi resesi tersebut, maka dibolehkan tempat wisata untuk dibuka dan pengunjungnya tidak diwajibkan untuk rapid test agar lebih banyak orang yang berwisata. Hal ini justru mengorbankan masyarakat dari sisi kesehatan

Faisal juga mengingatkan, jangan sampai mengejar di kuartal ketiga nanti tapi mengabaikan kondisi jangka panjang di kuartal selanjutnya. Menurut dia, jika pemerintah mengambil pendekatan jangka pendek maka akan berbahaya terhadap perekenomian ke depan.

“kita lihat negara-negara tentangga juga telah mengalami resesi, tapi mungkin mereka bersiap-siap untuk menggenjot pemulihan ekonomi agar tak terpuruk di periode selanjutnya. Jadi jangan sampai kuartal tiga kita positif, tapi selanjutnya kita minus. Artinya tidak ada yang dikorbankan saat kita menuju proses pemulihan, seperti di masalah kesehatan tidak dikorbankan,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Monday Media Grup, Dani Setiawan menyatakan bahwa perhatian pada sektor kesehatan merupakan kunci jika ingin pemulihan ekonomi terlaksana dengan baik. Menurutnya, kedua sektor tersebut harus ditangani secara beriringan di masa pendemi ini.

“Kita tahu bahwa pemerintah menggelontorkan dana nambah terus untuk pemulihan ekonomi ini. sementara kapasitas fiskal kita tidak cukup memadai, dan defisit kita saat juga juga tinggi. mungkin andalan pemerintah di masa pandemi ini adalah penerbitan hutang, atau surat berharga negara, yang juga ketika masa sulit seperti ini biayanya lebih mahal ketimbang di masa normal,” kata dia.

Karena itu menurut Dani, jika pemulihan ekonomi tidak seiring dengan pemulihan kesehatan, maka akan berpotensi memakan pembiayaan yang lebih besar di kemudian hari. Selain itu, Ia juga berharap pemerintah melaksanakan hal tersebut dengan fokus, terencana, dan cepat agar pemulihan ekonomi bisa terlaksana dengan baik.

“Karena ini kita masih berbicara 2020, belum nanti di tahun 2021, kita nanti biayanya dari mana. Apakah target penerimaan pajak itu masih bisa andalkan dalam pembiayaan APBN kita,” kata Dani.