Peluang PAN Dapat Kursi Menteri KKP, Tinggal Lobinya Saja
PAN memiliki peluang untuk menempatkan kadernya mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP)

MONITORDAY.COM - Pendiri lembaga survei Kedai KOPI, Hendri Satrio, menyebut PAN memiliki peluang untuk menempatkan kadernya mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah Edhy Prabowo terjerat kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Ia menilai PAN menjadi koalisi yang belum mendapatkan kursi di Kabinet Indonesia Maju.
Hendri Satrio menilai, ada tiga kelompok yang berpeluang mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan. Tiga kelompok itu adalah dari partai politik, kalangan profesional, serta sosok profesional yang terafiliasi dengan partai politik.
"Ada tiga kelompok yang bisa berpeluang mengisi posisi menteri KKP. Pertama dari partai politik, kedua Pak Jokowi pilih profesional. Yang ketiga adalah mixed atau artinya profesional yang terafiliasi partai politik," ujar Hendri kepada MNC Media, Sabtu (28/11/2020).
Jika nantinya kursi Menteri Kelautan dan Perikanan diisi orang parpol, Hendri memprediksi sosok yang akan dipilih Presiden Jokowi bukan dari kader Gerindra. Menurut Hendri, yang akan mengisi posisi Menteri Kelautan dan Perikanan berasal dari PDI-Perjuangan atau PAN.
"Kalaupun harus parpol, saya prediksi tidak akan ke Gerindra lagi, yang paling berpeluang PDI Perjuangan atau PAN. Karena PAN kan masuk koalisi Pak Jokowi, tapi belum dapet kursi," ucapnya.
Sementara dari kalangan profesional, Hendri melihat banyak potensi yang mumpuni untuk menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Salah satunya, Susi Pudjiastuti.
"Kalaupun harus profesional ya banyak namalah yang bisa dipertimbangkan, Susi Pudjiastuti salah satunya," ucapnya.
Siapapun yang akan mengisi posisi Edhy Prabowo di KKP, Hendri meminta tidak lagi merubah kebijakan secara besar-besaran. Sebab, itu sangat berpengaruh terhadap pelaku usaha yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.
"Karena ini Menteri Edhy kan perubahannya cukup dahsyat kebijakannya bila dibandingkan perubahan Menteri Susi sebelumnya. Jadi kalau menteri yang baru ini jangan sampai merubah kebijakan lagi, kasihan pelaku usaha di sektor KKP, berubah terus," tuturnya.