Panitia Tegaskan Tak Buat Proposal Untuk Acara Reuni Akbar 212
Panitia Reuni Akbar 212 memberi klarifikasi terkait beberapa hal yang menjadi masalah, dan membuat kesan tidak baik pada acara yang akan digelar Minggu (2/12) di Monas, Jakarta pusat itu.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Panitia Reuni Akbar 212 memberi klarifikasi terkait beberapa hal yang menjadi masalah, dan membuat kesan tidak baik pada acara yang akan digelar Minggu (2/12) di Monas, Jakarta pusat itu.
Beberapa masalah seperti adanya proposal yang mengatasnamakan kegiatan tersebut, serta juga ada poster dan gambar yang tersebar luas di media sosial terkait acara tersebut. Panitia menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah dibuat oleh pihaknya.
"Panitia tidak pernah membuat dan atau menyebarkan proposal untuk umum. Adapun proposal dibuat terbatas dan hanya untuk kalangan khusus secara pribadi dan terbatas serta mempunyai ciri, warna dan gambar yang khusus," demikian seperti yang tertulis dalam siaran pers seperti terima Jumat (30/11).
Selain itu, sebelumnya panitia Reuni 212 juga melarang para pesertanya untuk membawa atribut politik berbentuk apapun, karena dikhawatirkan aksi tersebut dianggap mengandung unsur politik.
"Kami melarang peserta mengenakam atribut politik. Cukuplah pakai pakaian putih-putih, atribut tauhid: boleh kaos, boleh bendera, boleh topi," kata ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, kepada Wartawan, di Jakarta, Rabu (28/11).
Menurut Slamet, meski melarangan para peserta alumni membawa atribut politik, namun dirinya mengaku tak bisa menjamin kegiatan tersebut nantinya akan 'bersih seratus persen' dari atribut parpol. Ia mengaku panitia mengalami keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
Ia juga mengatakan, meski tak bawa atribut parpol dukungan PA 212 sudah jelas dalam Pilpres 2019. Hal itu sudah diputuskan dalam Ijtimak Ulama I dan II untuk mendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Bagi kita tidak perlulah atribut-atribut. Orang sudah tahu 212 itu arah perjuangannya ke mana," ujarnya.
