P2G: Asesmen Pendidikan Nasional Sebaiknya Dibatalkan Saat Pandemi

MONITORDAY.COM - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) kritik rencana Kemendikbudristek untuk melaksanakan Asesmen Pendidikan Nasional dalam situasi pandemi covid-19 yang belum reda.

Anggota Dewan Pakar P2G Suparno Sastro mengatakan dari Data Kemendikbud 2021 sebanyak 20,1% siswa dan 22,8% guru tak memiliki perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti gawai, komputer dan laptop selama Pembelajaran Jarak Jauh.

Sementara Permendikbud No.17 tahun 2021 tentang Asesmen Nasional Pasal 5 ayat 4, menyebutkan prasyarat Asesmen Nasional harus dilaksanakan di tempat yang memiliki akses internet.

Realitasnya ada sekitar 120 ribu SD yang belum memiliki TIK (komputer) minimal 15 paket. Termasuk 46 ribu sekolah yang sama sekali tidak punya akses internet bahkan aliran listrik.

"Belum ditambah kualitas sinyal internet yang buruk di beberapa wilayah. Oleh karenanya, pelaksanaan Asesmen Nasional belum dibutuhkan saat ini, ada prioritas lain yang lebih besar yang penting dan mendesak dibenahi," ujar Suparno dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2021).

Prioritas tersebut berupa pembenahan ketimpangan digital yang makin menganga, akses dan kualitas jaringan internet pendukung PJJ yang belum berubah signifikan, ditambah kompetensi guru dalam melaksanakan pedagogi digital yang masih rendah.

Sebelumnya diberitakan, Kemdikbudristek berencana menghelat Asesmen Nasional pada September-Oktober 2021. Asesmen itu berupa Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Sementara Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul Haeri mengungkapkan tujuan asesmen untuk memotret kualitas pendidikan nasional termasuk di dalamnya ekosistem sekolah yang sebenarnya Kemendikbudristek sudah punya datanya.

Rapor internasional PISA menunjukkan jika kompetensi siswa Indonesia sangat rendah dalam tiga aspek yakni literasi, numerasi, dan sains. Indonesia di bawah rata-rata skor negara OECD, bahkan masuk ranking lima dari bawah.

Demikian pula hasil rapor nasional seperti dalam Asesmen Kompetensi Minimum Indonesia (AKSI) atau Indonesia National Assessment Programme, skor siswa kita untuk literasi, matematika, dan sains juga masih di bawah rata-rata.

Jika Asesmen Nasional tetap dipaksakan di masa pandemi ini, hasilnya juga akan berpotensi sama dengan hasil AKSI dan PISA sebelumnya. Bahkan bisa lebih buruk lagi.

"Wajar saja, sebab kondisi pembelajaran siswa masih sangat terkendala banyak keterbatasan selama PJJ, PJJ tak efektif, serapan materi oleh siswa hanya 30-40%, banyak kendala dialami siswa selama belajar, pelatihan guru yang timpang selama pandemi," ujar Iman.

Selain itu, Survei Lingkungan Belajar pun telah tiap tahun dibuat Kemendikbudristek, diisi oleh sekolah melalui format Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dan Peta Mutu Pendidikan (PMP). Menurut Iman karena EDS ini dibuat pemerintah, tentu sekolah akan mengisi dengan jawaban yang baik-baik saja.

Survei Karakter dan Lingkungan Belajar diprediksi juga akan bernasib sama karena yang mengisi sekolah. Iman menuturkan bisa saja guru dan siswa berlomba mengisi survei dengan jawaban yang positif, agar sekolah mereka dilabeli baik bahkan sangat baik oleh Kemendikbudristek.

"Jadi, praktik Survei Karakter dan Lingkungan Belajar berpotensi mendorong guru dan siswa menjawab survei dengan tidak jujur. Demi baiknya profil sekolah di mata pemerintah," ujar Iman.

"Karena hanya sekedar survei, ya isi saja dengan yang baik-baik, begitu prinsipnya. "Survei Lingkungan Belajar dan Survei Karakter tidak akan memotret secara komprehensif dan otentik ekosistem sekolah. Sepanjang metode yang digunakan Kemdikbudristek itu-itu saja."

Asesmen Pendidikan Nasional merupakan pengganti dari Ujian Nasional yang menjadi tolok ukur kelulusan siswa. 

Dalam Asesmen Pendidikan Nasional, tak hanya siswa yang dinilai namun juga guru dan kepala sekolah. Bagi guru dan kepala sekolah, penilaian asesmen tidak menentukan kelulusan namun hanya sebagai bagian dari survei pendidikan.