Ngabalin Minta Semua Pihak Beri Kesempatan Permen-KKP Tetap Berjalan

MONITORDAY.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin meminta semua pihak memberikan kesempatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo untuk merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

"Sebagai kearifan bagi bangsa dan negara maka kalimat yang tepat adalah memberi kesempatan kepada pemerintah dan khususnya Menteri Edhy Prabowo terhadap kebijakan yang diambil," ujar Pembina Pemangku Kepentingan dan Kebijiakan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dalam diskusi virtual Kopi Pahit bertema "Ada Apa dengan Benih Lobster?" yang digelar pada Jumat (10/07/20).

Terkait kritikan yang dilancarkan oleh beberapa pihak, Ngabalin menganggap hal itu sebagai bentuk yang lumrah dan biasa dalam iklim demokrasi.

"Kritikan, saran dan masukan dalam rangka memperbaiki sebuah rancangan undang-undang (RUU) atau rancangan peraturan atau ketetapan peraturan menteri seperti yang sudah ditetapkan ini adalah bagian yang biasa-biasa saja," ungkapnya.

Seperti diketahui, dalam Permen-KKP tersebut Edhy Prabowo telah mencabut aturan larangan ekspor benih lobster. Kebijakan itu kontras dengan aturan dari Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Menanggapi hal ini, Ngabalin menyampaikan bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Karena itu ia menyebut bahwa segala kebijakan yang telah dilakukan menteri sebelumnya telah berakhir dengan berbagai manfaat. Bahkan ia menyebut, kinerja Menteri Susi dalam masa kepemimpinannya di KKP dapat dikatakan berhasil dan patut diapresiasi.

"Terimalah keberhasilan-keberhasilan yang telah dilakukan Menteri Susi Pudji Astuti. Saya sadar bahwa beliau ada permepuan yang diangkat oleh presiden menjadi Menteri KKP. Regulasinya sudah selesai masanya sudah selesai. keputusan-keputusan terbaiknya sudah selesai," ungkapnya.

Sebab itu, lanjut Ngabalin, dengan kehadiran Menteri KKP baru saat ini dan apa yang dilakukan Menteri Edhy dengan gagasan dan amanah yang disampaikan baik secara terbuka maupun tertulis kepada presiden adalah langkah yang dilakukan untuk memberikan satu kontribusi terbaik kepada nelayan. 

"Saya selalu bilang bahwa, KKP ibarat sebuah perusaan. Maka saham mayoraitas yang dimiliki di KKP itu 99,99 persen adalah nelayan. Dan pesan inilah yang saya sampaikan, mari kita hargai ketetapan dan keputusan yang telah ditetapkan Menteri KKP," tandasnya."

"Maka, mari kita perbaiki dan sempurnakan. Kasih kesempatan proses ini akan berjalan, dan ini adalah kebijakan yang sudah diambil," imbuhnya kemudian.