MPR: Pemerintah Perlu Siap Siaga di Perairan Natuna

MPR: Pemerintah Perlu Siap Siaga di Perairan Natuna
Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan/ Dok. ANTARA

MONITORDAY.COM - Pemerintah perlu untuk siap siaga di perairan Natuna Utara, sebab Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan sedang diperseterukan antara China, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan dalam keterangannya yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis (28/1/2021). 

Menurut Syarief, hal itu sangat penting karena perairan Natuna Utara merupakan wilayah terluar Indonesia yang harus dipertahankan.

"Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk wilayah terluar di perairan Natuna Utara dalam kondisi aman," ujarnya.

Politisi partai Demokrat itu menjelaskan, jika kondisi itu terus menerus terjadi maka akan ada potensi perang terbuka di Laut China Selatan, sehingga Indonesia harus terus berjaga-jaga karena jika terjadi perang terbuka maka seluruh wilayah Asia Tenggara akan terkena dampaknya.

Meski demikian, ia menyebutkan perseteruan itu tidak boleh dianggap remeh, karena China yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus atau nine dash line yang koordinatnya tidak pernah diketahui. 

Hal tesebut menyebabkan Amerika Serikat dan Inggris juga turut ikut campur dalam persoalan ini.

"Kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka yang berakibat fatal," ucap Syarief.

Oleh karang itu, ia pun mendorong seluruh pemimpin di Asia Tenggara untuk bersama-sama menjadi fasilitator dan Indonesia bisa mengambil peran sebagai "lead" dalam menyelesaikan permasalahan di Laut China Selatan.

Adapun, lanjut Syarief, ASEAN sebagai kawasan yang paling merasakan dampak dari perseteruan di Luat China Selatan, harus hadir juga sebagai jembatan dari masalah ini.

Maka dari itu, ia juga mendorong agar ASEAN mengedepankan pendekatan diplomasi dengan semangat million friends and zero enemy, Indonesia harus hadir dalam komunitas ASEAN untuk menjadi motor penggerak proses diplomasi dalam penyelesaian masalah di Laut Natuna Utara.