MPR Dorong Pemerintah Pusat dan DKI Jakarta Kembalikan Fungsi Sungai
Relokasi ke Rusunawa menjadi alternatif ideal agar saudara-saudara kita yang sudah terlanjur bermukim di bantaran sungai, bisa tetap memiliki tempat tinggal. Sambil ke depannya penegakan ketertiban harus dilakukan agar jangan sampai ada lagi warga yang membangun pemukiman di bantaran sungai.
Fachri Septian
MONITORDAY.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pemerintah pusat dan DKI Jakarta harus bersinergi dalam mengembalikan fungsi sungai sebagai tempat aliran air, sehingga realisasi penanggulangan banjir terwujud.
"Mau normalisasi, naturalisasi, revitalisasi, atau si-si lainnya, silakan saja. Yang penting prosesnya dikerjakan. Jangan hanya sekadar gagasan manis tanpa realisasi apa pun. Jika sudah terjadi bencana, rakyatlah yang menjadi korbannya," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Rabu (08/01/2020).
Selain itu, Bamsoet menyarankan agar warga yang saat ini masih bermukim disekitar bantaran sungai segera direlokasi ke rumah susun dengan harga sewa yang terjangkau. Menurutnya, membiarkan warga tinggal di bantaran sungai dengan potensi bencana yang besar, bukanlah tindakan bijak seorang pemimpin.
"Relokasi ke Rusunawa menjadi alternatif ideal agar saudara-saudara kita yang sudah terlanjur bermukim di bantaran sungai, bisa tetap memiliki tempat tinggal. Sambil ke depannya penegakan ketertiban harus dilakukan agar jangan sampai ada lagi warga yang membangun pemukiman di bantaran sungai," jelasnya.
Menurut Bamsoet, dengan APBD DKI Jakarta mencapai Rp 87,95 triliun, serta didukung program infrastruktur pembangunan dari pusat, seharusnya bukan hal yang sulit bagi Pemda DKI Jakarta melakukan relokasi warga dan pengembalian fungsi sungai. Sambil juga diperkuat dengan berbagai program mitigasi bencana lainnya.
"Sudah berkali-kali kita mengalami bencana banjir. Ini semata bukan salah alam, melainkan kita yang lalai. Apakah kita mau seperti ini terus. Peran aktif warga dalam menuntut kinerja maksimal dari para pemangku kebijakan sangat diperlukan. Karena tanpa kritik dan saran warga, pemegang mandat yang mengelola APBD maupun APBN bisa saja seenaknya menggunakan anggaran bukan untuk rakyat. Karena itu, mari awasi setiap rupiah dalam APBD dan APBN untuk sebesarnya kemakmuran rakyat," tuturnya.
