Militer Myanmar Dikecam Usai Putus Internet

Militer Myanmar  Dikecam Usai Putus Internet
Junta Militer memutuskan internet di Myanmar/ Istimewa

MONITORDAY.COM - Junta militer Myanmar kembali memblokir akses internet untuk kedua kalinya pada Selasa (16/2).

Pemutusan akses internet ini dilakukan kendati Myanmar telah menuai kecaman internasional lantaran pekan lalu memberlakukan larangan serupa.

"Mereka menutup akses internet karena ingin melakukan hal-hal buruk," kata seorang warga Yangon, Win Tun.

"Kami tidak tidur sepanjang malam sehingga kami bisa melihat apa yang terjadi."

Mengutip AFP, utusan PBB Christine Schraner Burgener pada Senin (15/2) berbicara dengan Soe Win dan memperingatkan bahwa pemadaman akses internet telah merusak prinsip inti demokrasi.

Pemutusan akses internet dilakukan sehari setelah aksi protes di Yangon, memprotes pengerahan kendaraan lapis baja dan konvoi pasukan di sejumlah titik utama di kota.

Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar mengalami bentrokan antara polisi dan pedemo hingga melukai setidaknya enam orang. Polisi menembakkan peluru karet untuk membubarkan kerumunan massa.

Petugas medis yang berada di tempat kejadian mengatakan jika pedemo membalas dengan melepoarkan batu ke arah polisi. Jurnalis yang meliput aksi demo ikut terlibat kericuhan ketika polisi memukuli mereka.

Aksi protes menentang kudeta militer meluas di kota-kota besar dan komunitas di daerah terisolir dalam dua pekan terakhir sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu kyi.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mencatat lebih dari 420 orang telah ditangkap sejak kudeta pada 1 Februari lalu.

Pada 6 Februari lalu, otoritas militer Myanmar juga memutus sebagian akses internet di negara tersebut. Pengguna mengeluhkan akses internet yang melambat hingga hilang, khususnya pada ponsel seluler.

Putusnya akses internet di Myanmar sejalan dengan perintah otoritas militer untuk memblokir Twitter, Instagram, dan sebagian koneksi Facebook pada Jumat (5/2/2021).

Hal ini dilakukan untuk mencegah sejumlah masyarakat yang menyebarkan berita palsu atau hoaks mengenai militer.