Mentan Sebut Impor Beras Baru Wacana, Anggota DPR: MoU Minggu Depan
Bintang Timur
MONITORDAY.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan, kebijakan impor beras 1 juta ton baru bersifat wacana. Hingga saat ini, belum ada realisasi dari kebijakan impor beras. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.
"Secara jujur ingin saya katakan kepada forum ini bahwa rencana impor itu baru dalam wacana, dan saya sama sekali belum pernah melihat ada sebuah keputusan yang pasti terhadap itu," ujar Syahrul dalam rapat, Kamis (18/3/2021).
Namun, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menyanggah dengan mengatakan bahwa pemerintah bakal melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk impor beras pada pekan depan.
"Akhir bulan ini akan diadakan MoU antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Thailand," kata dia.
Diketahui, berdasarkan pemberitaan Bangkok Post, pemerintah Indonesia dan pemerintah Thailand akan meneken MoU jual-beli beras Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021.
Ini merupakan kesepakatan antar-pemerintah (G2G). Terkait hal tersebut, Syahrul mengatakan dirinya tak tahu-menahu.
Mengetahui adanya MoU, Syahrul beralasan Kementan tak punya kedudukan hukum atau legal standing untuk menolak rencana tersebut. Sebab, penugasan impor bukan kepada Kementan. Ia menegaskan, Kementan bertugas untuk memastikan stok pangan terjaga, termasuk beras, di sepanjang tahun ini khususnya pada masa bulan puasa dan Lebaran.
Berdasarkan progonosa Kementan, stok beras hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 24,90 juta ton, didorong hasil panen raya sepanjang Maret-April. Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,33 juta ton. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei akan surplus sebesar 12,56 juta ton.
Meski demikian, Syahrul menyatakan pihaknya tak bisa mengambil sikap secara tegas menolak atau menyetujui impor beras. Ia hanya memastikan, bahwa penyerapan gabah petani harus diutamakan untuk mencukupi kebutuhan beras nasional.
"Upaya penyerapan gabah, saya lebih cenderung itu yang didahulukan, yang harus dimaksimalkan oleh pemerintah. Barulah selanjutnya sekiranya tidak dilakukan impor pada saat-saat kita panen raya," kata dia. "Jadi kalau penindakan langsung Kementan, penolakan dan lain-lain, saya tidak ada legal standing, saya minta maaf," imbuh Syahrul.
Dalam kesimpulan rapat tersebut, Komisi IV DPR RI menyatakan menolak rencana pemerintah untuk importasi beras sebanyak 1 juta ton, baik pada saat panen raya maupun saat stok beras dalam negeri melimpah.
Sementara itu, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali menyatakan penolakannya terhadap rencana impor beras 1 ton oleh pemerintah. Ia mengatakan panen dalam negeri tahun ini cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pangan.
kata Susi melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Kamis, 18 Maret yang di kutip Monitorday,com Jum'at (19/3/2021).
Susi Pudjiastuti beberapa kali menyinggung soal rencana impor beras. Ia bahkan memohon kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkannya. Menurut Susi, impor tidak krusial karena petani dalam negeri masih memamen padi dengan stok yang melimpah.
Bos Susi Air ini juga meminta semua pihak, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan memberikan dukungan kepada Bulog agar menahan impor.
