Menghindari Reaksi Publik, Dewan Pers : Jurnalistik Harus Mewakili Kepentingan Publik Bukan Kepentingan Politik
Dewan Pers menyebut peristiwa pemboikotan terhadap salah satu televisi swasta nasional merupakan reaksi publik secara wajar.
Redaktur MMG
MONITORDAY.COM - Dewan Pers menyebut peristiwa pemboikotan terhadap salah satu televisi swasta nasional merupakan reaksi publik secara wajar.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pers Yoseph Adi Prasetyo dalam serial diskusi Parlemen bertajuk 'Menjaga Independensi Media Jelang Pilpres 2019’ di Media Center DPR/MPR RI, Jum'at (9/11/2018).
"Kalo sudah massa yang menghukum, berarti ada persoalan dengan media tempat anda kerja," ujar Yoseph.
Ditambahkan Yoseph, pemilik media dan instrumen dalam sebuah media seringkali berafiliasi dan bahkan menjadi aktor politik.
"Seringkali media tergoda wilayah politik. Bahkan ada yang menjadi ketua partai. Ada media-media tertentu menyampaikan politik-politik tertentu," tuturnya.
Hal itu, kata Yoseph, Dewan Pers menegaskan kepada insan pers untuk mengindahkan UU Pers No 40 tentang kepentingan publik.
"Jurnalistik harus mewakili kepentingan publik," tandasnya.
