Madrasah Hilang Dari UU Sisdiknas, Muhammadiyah Khawatirkan Hal Ini
Robby Karman
MONITORDAY.COM - Revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sedang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Salah satu isu yang mencuat terkait revisi ini adalah hilangnya kata madrasah dalam UU Sisdiknas hasil revisi. Dimana sebelumnya. kata madrasah tercantum.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan hilangnya kata madrasah dalam draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) akan memunculkan dikotomi pada bidang pendidikan. Kata madrasah penting dimasukkan dalam RUU Sisdiknas seperti yang sudah tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Tidak adanya madrasah dalam RUU Sisdiknas ini berpotensi menyebabkan terjadinya dikotomi sistem pendidikan nasional yang tentu saja bertentangan dengan UUD 1945 yang menginginkan adanya integrasi pendidikan dalam satu pendidikan nasional,” ujar Mu’ti dikutip dari Antara, Senin, 28 Maret 2022.
Mu’ti mengaku khawatir dikotomi pendidikan bila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan masalah disintegrasi bangsa. Sementara itu, Ketua Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara, Arifin Junaidi, meminta pemerintah kembali memasukkan madrasah dalam RUU Sisdiknas.
Arifin menyebut hilangnya kata madrasah merupakan kemunduran setelah sekolah dan madrasah diintegrasikan dan tidak dikotomi dalam UU Nomor 20 Tahun 2003. “Madrasah harus tetap diatur dalam UU, bukan pada aturan turunan. Tujuannya agar madrasah dapat didukung baik dari sisi kebijakan maupun anggaran,” kata Arifin.
Sementara itu, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo (Nino), mengatakan kata madrasah memang tidak tercantum dalam draf RUU Sisdiknas. Namun, dicantumkan pada bagian bawah atau penjelasan.
“Dalam revisi RUU Sisdiknas, semua nomenklatur bentuk satuan pendidikan seperti sekolah dan madrasah akan muncul dalam penjelasan. Hal ini dilakukan agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat pada tingkat UU, agar lebih fleksibel dan dinamis,” kata Nino.
