Maaf Nadiem untuk Muhammadiyah

MONDAYREVIEW.COM – Minta maaf adalah salah satu cara ampuh meredam konflik. Seperti dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kemarin (29/7), yang mendatangi kantor PP Muhammadiyah di Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat. Nadiem dan ingin hubungannya menjadi retak.

Di Markas organisasi tertua di negeri ini, Mendikbud Nadiem bertemu dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dan Bendahara Umum PP Muhammadiyah H. Suyatno di kantor PP Muhammadiyah.

Dalam pertemuan tersebut, Mendikbud Nadiem menyampaikan ucapan selamat Milad Persyarikatan Muhammadiyah ke-111 tahun yang jatuh pada 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah.

Kedatangan Nadiem juga dimaksudkan sebagai permintaan maaf secara langsung atas polemik yang timbul akibat proses seleksi program Organisasi Penggerak (POP).

Kunjungan Nadiem ke kantor PP Muhammadiyah itu dibenarkan Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. ”Mendikbud Nadiem Makarim silaturrahim ke PP Muhammadiyah didampingi staff khusus, saudara Haekal,” terangnya saat dihubungi, kemarin. Kedatangan Nadiem disambut Mu’ti dan Bendahara Umum PP Muhammadiyah Suyatno.

Menurut Mu’ti, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar sejam itu dibicarakan berbagai kebijakan Kemendikbud, khususnya program POP. Pertama, kata dia, Mendikbud menyampaikan permintaan maaf terkait pro kontra yang ditimbulkan kebijakan tersebut. Nadiem pun berjanji akan mengevaluasi program POP.

Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, pihaknya menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan permintaan maaf Nadiem. Namun, Muhammadiyah belum menentukan sikap mengenai kebijakan POP. ”Muhammadiyah akan membahas secara khusus dengan majelis dikdasmen dan majelis dikti lintang dalam waktu dekat,” terangnya.

Dalam keterangan resmi Kemendikbud, disebutkan bahwa silaturahmi mendikbud ke kantor PP Muhammadiyah untuk menyampaikan ucapan Selamat Milad pada Persyarikatan Muhammadiyah ke-111 tahun, yang jatuh pada 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah. Selain itu, dalam diskusi yang berjalan Mendikbud juga menerima berbagai masukan mengenai pengembangan pendidikan nasional.

Mengenai POP sendiri, Nadiem sebelumnya telah menyampaikan permohonan maafnya pada tiga organisasi yang menyatakan mundur dari program tersebut. Yakni, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Dia juga meminta ketiga organisasi yang sudah menjadi mitra strategis pemerintah dalam dunia pendikan ini bersedia kembali bergabung dalam POP. Sehingga, bisa memberikan bimbingan dalam penyelenggaraan POP ini. ”Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul,” tuturnya.

Mengenai polemik keterlibatan Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, Nadiem menyatakan keduanya dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP. Artinya, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai informasi, sebelumnya Putera Sampoerna Foundation menggunakan skema pendanaan matching fund untuk POP. Matching fund sendiri merupakan bantuan dana yang diberikan oleh salah satu pihak untuk melengkapi atau memperkuat sebuah program.

Dalam POP, para peserta melipatgandakan bantuan dana dari plafon yang selama ini telah ditetapkan pemerintah. ”Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak,” katanya.

Upaya ini, lanjut dia, diharapkan juga dapat menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah. Nantinya, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah.

Namun, tetap diakui sebagai partisipan POP. Meski begitu, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter untuk SD -SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD