Komisioner Kena OTT, KPU Harus Bangun Kembali Kepercayaan Publik
KPU harus bersih dari tindak pidana korupsi, karena nantinya menyangkut kredibilitas hasil dari Pemilihan umum.
Faisal Maarif
MONITORDAY.COM - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera berupaya untuk memperbaiki citra lembaga, setelah Wahyu Setiawan, salah satu komisionernya ditangkap KPK karena diduga terlibat kasus suap.
"Sekarang KPU harus memulihkan dari tidak percaya menjadi membangun kembali kepercayaan publik. membangun kepercayaan publik bukan perkara yang sepele sebab kepercayaan sangat mahal," ujar Pangi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/1).
Menurut dia, membangun kembali kepercayaan publik akibat kasus tersebut merupakan hal penting dilakukan oleh KPU. Ia mengatakan, KPU harus bersih dari tindak pidana korupsi, karena nantinya menyangkut kredibilitas hasil dari Pemilihan umum.
"Kalau KPU kehilangan trust dan legitimasi dari publik, maka hasil dari pemilihan kepala daerah sekarang juga bisa bermasalah legitimasinya karena prosesnya juga bermasalah," tuturnya.
Pangi mengatakan, membangun kepercayaan publik ini bisa dimulai dengan seluruh stakeholder KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dari tingkat daerah hingga pusat untuk tidak mendekati tindak korupsi.
"Seluruh pihak harus mulai kembali mengingatkan anggota komisi mulai dari KPUD kabupaten/kota, provinsi dan pusat untuk menahan diri dan jangan coba coba masuk ke pusaran korupsi atau jual beli suara dan jenis tindakan suap menyuap lainnya," ujar Pangi.
Pangi berpendapat, KPU dalam hal ini bisa keluar dari krisis kepercayaan ini asalkan mulai berbenah memperbaiki internal. Ia juga meyakini, KPU masih mempunyai banyak orang berintegritas, yang tidak mudah tergoda untuk masuk ke perilaku korupsi.
"Saya pikir KPU bisa melewati masa sulit dan krisis kepercayaan ini dengan baik. Kita masih yakin, masih banyak orang berintegritas dan baik di KPU, yang mampu menahan diri dari godaan suap dan perilaku jual beli suara yang sangat rawan bisa terjadi pada jajaran anggota KPU di seluruh Indonesia," ungkapnya.
