Komisi X Apresiasi Kebijakan Pendidikan Nadiem Makarim Saat Menghadapi Pandemi

Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf menilai Mendikbud telah merespons pertanyaan dan aspirasi masyarakat melalui anggota DPR dengan cukup baik.

Komisi X Apresiasi Kebijakan Pendidikan Nadiem Makarim Saat Menghadapi Pandemi
Mendikbud Nadiem Makarim.

MONITORDAY.COM - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengapresiasi berbagai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membantu sektor pendidikan yang terdampak pandemi Covid-19.

Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sofyan Tan, mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan Kemendikbud dalam membantu sektor pendidikan dan Mendikbud Nadiem Makarim menjawab semua pertanyaan baik dalam raker yang berlangsung pada Senin (22/6).

"Mas Menteri telah menyampaikan jawaban yang melegakan hati kami," kata Sofyan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/6).

Ketua Kelompok Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Lathifah Shohib, juga mengapresiasi penyesuaian kebijakan mengenai BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di masa pandemi Covid-19.

"Saya apresiasi setinggi-tingginya, sekarang BOS Afirmasi dan Kinerja sudah bisa diakses sekolah-sekolah swasta. Yang ini bisa membantu sekolah swasta menghadapi dampak COVID-19," ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi X, Dede Yusuf menilai Mendikbud telah merespons pertanyaan dan aspirasi masyarakat melalui anggota DPR dengan cukup baik.

"Saya kagum dan apresiasi Mas Menteri yang baru saja mengeluarkan kebijakan UKT, relaksasi BOS, dan dukungan BOS Afirmasi dan Kinerja untuk sekolah swasta," kata Dede.

Mengenai pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diprediksi akan berlanjut di sebagian besar daerah, Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian meminta Kemendikbud melakukan kajian mendalam agar diperoleh data yang lebih baik untuk pengembangan dan perbaikan berkelanjutan.

"Pembelajaran jarak jauh secara nasional sudah banyak kemajuan dibandingkan saat kita mulai pertengahan Maret. Kami sangat berharap ada informasi lebih detail terkait kemampuan daerah," kata Hetifah.

Hetifah mengakui kesuksesan penyelenggaraan PJJ bukan hanya menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Ia menyarankan kerja sama Kemendikbud dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Perindustrian.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menyampaikan empat topik penting, yakni Rencana Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2021 dan Program Indonesia Pintar, Profil Pelajar Pancasila sebagai bagian dari Peta Jalan 2020--2035, Bantuan untuk mahasiswa dan sekolah terdampak COVID-19, serta Penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19.